Survey SMRC Mayoritas Warga Anggap Pemilu 2019 Berlangsung Jurdil

Sebuah survey terbaru menyimpulkan mayoritas publik percaya Pemilu 2019 sudah berlangsung sesuai azas pemilu yang jujur dan adil alias jurdil.

Survey terbaru yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada medio Mei hingga 1 Juni 2019 lalu ini memintai pendapat dari 1.220 responden dari seluruh provinsi di Indonesia dari pertanyaan "Seberapa jurdil Pemilu 2019?."

Direktur program SMRC, Sirojudin Abbas, mengungkapkan hasil dari survei ini menunjukan sebanyak 68-69 persen warga menganggap pemilu 2019 lalu berlangsung sesuai azas pemilu yakni jujur dan adil.

"Menurut publik secara umum pemilu berlangsung jujur dan adil, meski ada sebagian kecil yang menyatakan tidak jujur dan adil. Masyarakat yang tidak percaya pemilu berlangsung jurdil sebanyak 27-28 persen," kata Sirojudin Abbas saat memaparkan hasil surveinya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/6).

Survey SMRC ini juga mencatat kepercayaan publik tentang kualitas pemilu tidak berbeda jauh dengan Pemilu 2004 dan 2009. Pada 2004, sebanyak 67 persen masyarakat menilai pemilu berlangsung jurdil. Begitu juga pada 2009, 70,7 persen masyarakat yakin pemilu berlangsung jurdil.

Photo: Aksi massa menolak hasil pemilu 22 Mei 2019 di depan kantor Bawaslu RI yang berakhir ricuh. Massa aksi menuding pemilu 2019 curang. (ABC: Dicky Martiaz)

Mayoritas masyarakat juga masih memiliki persepsi positif tentang kualitas demokrasi di tanah air. Sekitar 66% rakyat menyatakan puas dengan kualitas demokrasi di Indonesia, sementara 77% warga menyatakan pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan demokratis.

Meski demikian survey ini juga mencatat adanya penurunan kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas kualitas demokrasi seusai peristiwa kerusuhan 21-22 Juni lalu.

"Kepuasan atas kualitas demokrasi turun dari 74 persen pada April 2019 menjadi 66 persen pada Juni 2019." katanya.

SMRC memaparkan hal ini ditandai dengan turunnya sejumlah indikator kualitas demokrasi dari tahun sebelumnya. Misalnya kecenderungan masyarakat takut bicara politik, menjalankan agama dan ikut berorganisasi juga angkanya meningkat dari pemilu 2014 lalu.

Namun demikian, hal ini tidak berdampak signifikan terhadap kepercayaan publik mengenai kondisi ekonomi, penegakan hukum dan keamanan.

"Survei SMRC menunjukkan hanya 17 persen warga yang menganggap kondisi ekonomi nasional lebih buruk," kata Sirojuddin Abbas

Mayoritas masyarakat Indonesia juga meyakini demokrasi adalah sistem terbaik bagi Indonesia.

"86 persen warga menilai demokrasi cocok untuk Indonesia, 91 persen menganggap penting kebebasan untuk mengkritik pemerintah," tandasnya

Keberatan pakar hukum Australia

Photo: Suasana sidang pertama sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 14 Juni 2019. (Foto: Achmad Ibrahim/AP)