PBB Tolak Pengakuan Trump Terkait Yerusalem

Resolusi tersebut mengukuhkan kembali 10 resolusi Dewan Keamanan terkait Yerusalem, yang dimulai pada tahun 1967, termasuk persyaratan bahwa status akhir kota harus diputuskan dalam perundingan langsung antara Israel dan Palestina.

Resolusi "menegaskan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengubah karakter, status atau komposisi demografis kota suci Yerusalem tidak memiliki kekuatan hukum, batal dan tidak sah serta harus dibatalkan".

Rancangan resolusi "menuntut agar semua negara mematuhi resolusi Dewan Keamanan mengenai kota suci Yerusalem, dan tidak mengakui tindakan atau langakh yang bertentangan dengan resolusi tersebut".

Australia abstain

Voting tersebut digelar atas permintaan negara-negara Arab dan Muslim. Amerika Serikat, yang mendukung sekutunya Israel, memveto resolusi tersebut pada hari Senin di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara.

Sebanyak 14 anggota Dewan Keamanan memilih mendukung resolusi yang diajukan Mesir, yang tak secara khusus menyebutkan AS atau Trump, namun menyatakan "penyesalan mendalam atas keputusan baru-baru ini mengenai status Yerusalem".

Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan kepada AS bahwa mereka tidak dapat membeli dukungan Turki dalam voting pada hari Kamis.

"Trump, Anda tidak bisa membeli kehendak demokratis Turki dengan dolar Anda," kata Erdogan dalam pidato di Ankara.

"Saya berharap AS tidak akan mendapatkan hasil yang mereka harapkan dari sana (PBB) dan dunia akan memberikan pelajaran sangat berharga untuk Amerika Serikat," ujarnya.

Di antara 35 negara yang abstain termasuk Australia, Kanada, Meksiko, Argentina, Kolombia, Republik Ceko, Hungaria, Polandia, Filipina, Rwanda, Uganda dan Sudan Selatan.

Dubes Australia Gillian Bird mengatakan Australia ingin melihat AS terus memainkan peran kepemimpinan dalam menjembatani perdamaian dan karenanya abstain dalam voting.

"Ada banyak hal dalam resolusi ini yang kami sepakati," ujar Bird seusai pemungutan suara di Majelis Umum.

"Namun, kami tidaklah mempertimbangkan resolusi lebih lanjut ini bersama begitu banyak proses perdamaian lainnya yang dikeluarkan Majelis Umum, akan membantu para pihak kembali ke meja perundingan," katanya.

"Kami tidak ingin melihat pihak manapun terisolasi dari proses tersebut dan karena itu kami telah abstain pada kesempatan ini," kata Dubes Bird.

PM Netanyahu menggambarkan PBB sebagai "kantor kebohongan" menjelang digelarnya voting.

"Negara Israel sangat menolak voting ini, bahkan sebelum persetujuan (resolusi) tersebut," kata Netanyahu dalam pidato di kota Asdod.

Reuters