Pendidikan GO
Krisis Rohingya: Australia Diminta Lebih Tegas Terhadap Myanmar
Nural Kobir, seorang pria beretnis Rohingya dari negara bagian Rakhine di Myanmar, mengatakan bahwa ia datang ke Perth pada tahun…
Nural Kobir, seorang pria beretnis Rohingya dari negara bagian Rakhine di Myanmar, mengatakan bahwa ia datang ke Perth pada tahun 2012 sebagai pengungsi setelah militer Myanmar membakar desanya.
Kobir bergabung dengan para politisi, kelompok hak asasi manusia dan pemimpin spiritual dari beberapa agama untuk menemui ratusan orang di sebuah unjuk rasa di luar Parlemen Perth akhir pekan ini.
Lebih dari 380.000 etnis Rohingya telah melintasi perbatasan ke Bangladesh dalam tiga minggu terakhir, menyusul laporan penganiayaan dan pembunuhan massal di tangan militer Myanmar.
Kampanye militer yang menurut Myanmar ditujukan untuk teroris Muslim telah disebut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai "pembersihan etnis".
Kobir khawatir akan kesejahteraan kerabatnya di negara bagian Rakhine, dan mengatakan dua keponakannya tak terlihat sejak militer tiba di desa mereka pekan lalu.
"Mereka telah mengambil dua keponakan laki-laki saya, dan mereka telah mengambil anak-anak dari banyak orang lainnya dan kami tak tahu keberadaan mereka," ungkapnya.
"Mengapa dunia masih diam terhadap penindasan ini, mengapa pasukan keamanan tak dikirim oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa?.”
"Kami meminta semua warga Australia untuk bergabung dengan kami menyuarakan moral dan menuntut diakhirinya kekejaman ini."
Menurut kelompok Amnesty International, gambar satelit menunjukkan, hingga 80 tempat telah terbakar di negara bagian Rakhine sejak 25 Agustus, dan mereka menduga seluruh desa telah dihancurkan hingga rata dengan tanah.
Kondisi mengerikan ini jauh dari kata selesai bagi mereka yang telah melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh, mengingat negara miskin tersebut kurang siap untuk merawat jumlah pengungsi yang masuk.
Pemerintah Australia telah berkomitmen menyediakan hingga $ 5 juta (atau setara Rp 50 miliar) untuk menanggapi krisis tersebut. Bantuan itu disebut akan membantu menyediakan makanan pokok bagi pengungsi.
ABC News: James Carmody
Presiden Amnesty International wilayah Australia Barat, Leonie Alexander, mengatakan bahwa Pemerintah Australia bisa berbuat lebih banyak.
"Khususnya, kami ingin segera meningkatkan penerimaan pengungsi ke Australia," ujarnya.
"Kami menyambut baik $ 5 juta (atau setara Rp 50 miliar) yang baru-baru ini dijanjikan Julie Bishop (Menlu Australia), tapi yang sebenarnya kami minta adalah agar Pemerintah memberikan tekanan lebih besar kepada militer Myanmar dan Pemerintah Myanmar," kata Alexander.
