Angkutan Laut Asing Dominasi Proses Ekspor
Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Ismeth Samsurizal Abidin, dalam aktivitas
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG -- Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Ismeth Samsurizal Abidin, dalam aktivitas ekspor periode 2009-2010, 99 persen volume ekspor melalui angkutan laut.
"Apabila kita kalkulasikan pada devisa negara, aktivitas ekspor via angkutan laut berkontribusi sekitar 25 persen," kata Ismeth dalam Seminar Blue Print Infrastruktur Kemaritiman Indonesia yang diselenggarakan PT Pilar Dasar Membangun di Trans Luxury Hotel, Bandung, akhir pekan lalu.
Dikatakannya, data pada 2010 menunjukkan, angkutan laut antarpulau domestik mencapai sekitar 12 juta DWT (deadweight toonage). Akan tetapi, armada nasional hanya menguasai 52 persen pengangkutan. Sebesar 48 persen sisanya dilakukan armada asing. Namun sampai kini, angkutan ekspor impor, yang volumenya sekitar 400 juta DWT, 82 persen pelaksanaannya dilakukan armada asing. "Armada nasional hanya sebesar 18 persen," ujar Ismeth.
Melihat kondisi itu, maka pemerintah perlu mengembangkan sistem angkutan laut nasional yang mumpuni dengan mempercepat proses dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kemaritiman.
Di tempat yang sama, Direkorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Bobby R. Mamahit, mengatakan, saat ini peralihan dan pergeseran ekonomi dunia adalah ke Asia. Sekitar 70 persen perdagangan dunia terkonsentrasi di Asia Pasifik.
"Sistem dan proses pengiriman barang, 75 persennya, menggunakan transportasi laut. Jadi armada niaga nasional punya penting dan besar dalam menunjang dan merangsang pergerakan ekonomi." ujar Bobby.
Akan tetapi, seru Bobby, bukan perkara mudah untuk membangun sistem kemaritiman yang terintegrasi. Penyebabnya pemerintah terkendala keterbatasan dana. Karena itu mustahil apabila pembangunan kemaritiman berlangsung serempak di seluruh pelosok Nusantara.
Karena itu hal terpenting dalam pembangunan infrastruktur maritim ini yaitu sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, baik rencana antara pemerintah pusat dan daerah, maupun antardepartemen. (Tribun Jabar/win)
baca juga:
- Pemerintah Siap Impor Bawang Merah
- Menaikkan Tarif Bea Impor Bawang Putih Lebih Realistis
- Bulog Diharapkan Bisa Atasi Krisis Bawang Putih
- KPPU Duga Ada Kartel di Impor Bawang Putih