Pembebasan Lahan Harus Lebih Pro Aktif
Sudah sering kita sampaikan pokok permasalahan yang paling utama adalah masalah sosial.Cost sosial memang lebih tingg
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Doan Pardede
TRIBUNNEWS.COM SAMARINDA, - Berdasarkan surat resmi Pemkot Samarinda kepada Provinsi Kaltim, baru satu lokasi bendungan pengendali (bendali) banjir di Loa Hui, Samarinda Seberang yang bisa dibebaskan. Sedang enam lokasi lainnya di Gunung Batu Cermin (Sempaja), Bengkuring, Gunung Lingai, Rapak Dalam (Samarinda Seberang), dan lokasi di jalan Suryanata, Air Putih atau sekarang disebut dengan Bendali HM Ardans tak kunjung ada persetujuan.
"Sudah sering kita sampaikan pokok permasalahan yang paling utama adalah masalah sosial.Cost sosial memang lebih tinggi. Makanya kami selalu menyampaikan bahwasanya kalau masalah bendali, ayo masalah sosialnya kita selesaikan dulu ramai - ramai," kata Siswadi, Ketua DPRD Samarinda, Senin (25/2/2013).
Seperti diketahui, kebutuhan lahan untuk pengendalian banjir sekitar 200 hektar dengan dana Rp 250 miliar. Tahun 2012, Provinsi Kaltim sudah mensubsidi sebesar Rp 30 miliar namun semua dan kembali karena tidak ada lahan yang bisa dibebaskan dari anggaran tersebut. Sampai sekarang, hingga akhir Desember 2012, pernyerapan sistem pengendali banjir di Samarinda yang terdiri dari 4 sistem dari 24 bulan hanya menunjukkan progress 15 persen. Hal ini dibantah oleh Siswadi, menurutnya selama ini apa yang dibantu hanya didominasi program provinsi dan bukan kota Samarinda.
"Nyatanya mana, kita sudah mengajukan tapi tidak sesuai dengan harapan. Provinsi memang besar subsidinya untuk pemerintah kota Samarinda. Tetapi bukan karena keinginan kota Samarinda. Tapi didominasi program provinsi," katanya.
Idealnya menurut Siswadi, subsidi diberikan atas permintaan pemerintah kota Samarinda. Terkait langkah pemkot yang sudah membuat perencanaan sebelum memikirkan masalah pembebasan lahan yang menjadi momok selama ini, menurutnya apa yang dilakukan sudah tepat.
"Direncanakan dulu baru melakukan kegiatan - kegiatan. Termasuk didalammnya pembebasan lahan.," katanya.
Ia beranggapan, melihat minimnya jumlah lahan yang dibebaskan, pemkot seharusnya lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi yang bersifat persuasif ke masyarakat.
"Harapan kami, ketika masalah sosial terkendala. Pemkot harus lebih banyak dialog ke masyarakat, dialog publik. Terutama mana - mana yang mau dikerjakan. Tolong didekati masyarakat itu. Saya yakin sudah tapi langsunglah bersentuhan masyarakat. Pemahaman kepada masyarakat masih kurang," pungkasnya.
Baca Juga :
- Duit Disbudparpora Klaten Rp 145 Juta Digasak Maling 7 menit lalu
- DPD Sulsel: Belum Ada Caleg Hanura untuk DPR RI 19 menit lalu
- Pencari Rumput di Tulangbawang Dimangsa Buaya 26 menit la
