Konektivitas Antar Pulau di NTT Harus Ditingkatkan
Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Benny Kabur Harman, S.H (BKH), mengatakan, masalah konektivitas
lihat foto
Laporan Wartawan Pos Kupang, Benny Dasman
TRIBUNNEWS.COM, SEBA - Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Benny Kabur Harman, S.H (BKH), mengatakan, masalah konektivitas antara pulau di Nusa Tenggara Timur harus diatasi dengan meningkatkan saran transportasi terutama transportasi laut.
Hal ini disampaikan BKH ketika berdialog dengan ratusan pendukung dan simpatisan BKH-Nope di Seba, Kabupaten Sabu Raijua, Rabu (13/2/2013). Menurut BKH yang juga pimpinan Komisi VI DPR RI ini, peningkatan sarana transportasi laut untuk menghubungkan pulau-pulau di NTT sangat penting agar terjadi peningkatan mobilisasi manusia dan juga komoditi dalam rangka peningkatan ekonomi.
"Jumlah armada untuk transportasi laut harus kita tingkatkan dan juga harus dibangun pelabuhan-pelabuhan yang memadai dan didukung dengan kualitas jalan raya yang baik, maka mobilisasi manusia maupun komoditi akan lebih mudah," katanya.
Dengan meningkatnya mobilitas manusia maupun komoditi tambahnya peningkatan ekonomi rakyat akan makin cepat. "Kalau jalan rayanya baik, pelabuhannya memadai dan sarana transportasi laut seperti kapal-kapal tersedia, maka aktivitas ekonomi makin meningkat. Komoditi akan mudah kita jual keluar daerah dengan harga yang lebih baik karena biaya angkut yang selama ini tinggi karena kondisi jalan yang buruk ataupun kapal yang jarang dapat kita tekan," papar BKH.
Demikian juga halnya, tambah BKH, bila sarana tranportasi baik, maka barang-barang kebutuhan dasar masyarakat dari luar daerah juga dapat diperoleh masyarakat dengan harga yang wajar. "Jadi, kalau BKH-Nope terpilih, intervensi di sektor saran infrastruktur terutama jalan maupun transportasi laut antar pulau ini menjadi prioritas. Ini intervensi utama yang harus dilakukan dan merupakan kewajiban pemerintah apalagi pemerintah provinsi. Soal tanam jagung, piara ternak dan lain-lain itu kita hanya memberikan dukungan atau insentif saja karena masyarakat punya potensi atau kemampuan untuk melakukannya. Membangun infrastruktur pendukung itulah yang harus dilakukan pemerintah," kata BKH.
Sebelumnya di hadapan ratusan pendukung dan simpatisan BKH-Nope di Sabu Raijua, BKH menjelaskan tiga agenda utama BKH-Nope yakni alokasi anggaran Rp 500 juta untuk setiap desa, penyelesaian jalan provinsi dalam 1-2 tahun anggaran serta sejumlah solusi untuk Nusa Tenggara Timur melalui kartu solusi. (*)
baca juga;
- 100 Fotografer Berburu Moment Valentine
- Heboh! Sopir Remas 'Bukit Kembar' Turis Asal Cina
- Distan Belu Targetkan 10.000 Ha Sorgum
