Jumat, 3 Oktober 2025

Nasib Anas di Demokrat

SBY Sudah Tak Efektif Jalankan Pemerintahan

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Majelis Tinggi Demokrat akhirnya memimpin penyelamatan partainya.

Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-inlihat foto SBY Sudah Tak Efektif Jalankan Pemerintahan
Tribun Jakarta/JEPRIMA
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberikan pernyataan tentang beberapa masalah yang menimpa Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/2/2013) malam. SBY memberi kesempatan kepada Anas Urbaningrum untuk lebih fokus menghadapi dugaan masalah hukum di KPK terkait kasus korupsi Hambalang. (Tribun Jakarta/Jeprima)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Majelis Tinggi Demokrat akhirnya memimpin penyelamatan partainya. SBY pun kini memiliki dua tugas yakni menjalani roda pemerintahan serta Demokrat.

Hal itupun memberikan reaksi publik. Politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin ikut angkat bicara. "Saya tak mau ikut masuk dalam urusan intern masing masing partai. Tapi sebagai warga negara saya punya hak untuk ngomong," kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu kepada Tribunnews.com, Sabtu (9/2/2013).

Hassanudin kembali mengingat pernyataan SBY yang mengatakan agar para menteri yang berasal dari partai atau sebagai ketua partai agar lebih fokus pada tugasnya sebagai menteri. Menurut Ketua DPD PDI P Jabar itu, pernyataan SBY tersebut  harus dikoreksi ulang.

"Harusnya termasuk SBY sebagai presiden juga. Uruslah negara, uruslah rakyat," kata Hasanuddin.

Hasanuddin mengatakan sekembalinya dari luar negeri, seharusnya SBY menyampaikan kegiatannya selama disana. Bukan, malah langsung menyelesaikan masalah pribadi dan partai.

"SBY sudah tidak efektif lagi. Dia sudah bukan negarawan lagi. Sampai Oktober 2014 kita akan vakum kepemimpinan nasional," katanya.

Menurut Hasanuddin, hal tersebut  cukup menghawatirkan mengingat gelagat terjadinya konfik horizontal maupun vertikal didaerah daerah  semakin meningkat . Konflik, lanjutnya,  terjadi  pada umumnya  disebabkan karena tak pernah adanya solusi komprehensif mengenai  sengketa tanah, buruh, batas wilayah, etnis dan agama.

"Penyelesaian konflik tak cukup hanya dengan inpres atau keppres semata, tapi dibutuhkan leadership yang kuat," tukasnya.

Klik:

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved