Kaltim Award Hanya Ajang Pesta Para Pejabat
Tak ada hasil berharga yang bisa diperoleh Pemprov Kaltim dari penyelenggaraan Kaltim Award
Laporan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto
TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Tak ada hasil berharga yang bisa diperoleh Pemprov Kaltim dari penyelenggaraan Kaltim Award. Demikian penilaian Direktur Pokja 30, Carolus Tuah, Sabtu (12/1/2013).
"Apa yang mau dicapai Pemprov dengan menggelar acar megah seperti itu? Apa efek bagi Pemprov, dan Apa hasil yang diharapkan? Kalau dibilang memacu kinerja, apa buktinya? Indikatornya apa?," tanya Tuah.
Tuah berpendapat selama tidak ada input yang bisa diperoleh, pelaksanaan Kaltim Award, kata Tuah, tak lebih dari sekedar pemborosan. "Apa hasil dari acara itu? Selama pertanyaan soal hasil itu tidak terjawab, maka Pemprov rentan dengan tudingan pemborosan. Apa relevansinya Kaltim Award dengan RPJMD, atau visi-misi Pemprov?" jelas Tuah.
Seperti pelaksanaan Kaltim Award, penggunaan jasa EO dalam melaksanakan acara tersebut juga turut mengundang pertanyaan. "Penggunaan jasa EO itu biasa di pemerintah. Selama ini pengggunaan jasa EO juga belum pernah jadi temuan badan pemeriksa internal seperti BPK, atau Itwil. Nah, tapi apa outcome dari penggunaan jasa EO? Bagaimana mekanisme penunjukan EO? Apakah sesuai aturan pengadaan barang dan jasa?," katanya lagi.
Pemberian award, kata Tuah, tidak menjamin bisa meningkatkan kinerja pemerintahan. "Tahun lalu, Pemprov juga dapat award dari Wapres soal penerapan keterbukaan informasi. Faktanya, mengakses dokumen anggaran itu masih sulit luar biasa," ungkap Tuah.
Pelarangan sejumlah wartawan yang hendak meliput acara Kaltim Award pun dinilai Tuah merupakan tindakan diskrimantif. "Itu bukan lagi lebay tapi diskriminatif. Dan bisa ditafsirkan menghalangi tugas jurnalistik," sesalnya.
Diketahui, Kaltim Award digelar di Hotel Bumi Senyiur, yang merupakan hotel berbintang lima di Samarinda. EO pelaksana acara beralasan, pembatasan jumlah wartawan yang meliput bertujuan agar pelaksanaan Kaltim Award yang dihadiri pejabat-pejabat teras Kaltim dan Kabupaten/Kota bisa berlangsung lancar tanpa gangguan.
"Apa hak EO melarang, kalau karena penampilan itu pelecehan. Kelakuan EO yang seperti itu menegaskan, bahwa Kaltim Award merupakan pesta para pejabat yang menyedot uang rakyat. Sehingga masyarakat yang berpenampilan buruk tidak layak ikut acara," kecam Tuah.
Gelaran Kaltim Award menurut Tuah, sama sekali tak perlu diadakan. Perayaan HUT secara mewah seperti Kaltim Award hanya mencerminkan perilaku pejabat Kaltim yang sesungguhnya. "Perilaku yang kecanduan terhadap kemewahan," tegasnya. (*)
Baca juga:
