Kenaikan BBM Rawan Kebocoran
Keinginan pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) guna memperlebar ruang fiskal
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Keinginan pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) guna memperlebar ruang fiskal untuk pembangunan bisa menimbulkan dampak yang buruk bagi perekonomian. Pengaruhnya adalah kepada sosial, politik dan pertumbuhan ekonomi.
Ekonom Danareksa, Purbaya Yudisadewa, mengungkapkan bahaya yang timbul jika pemerintah mencabut subsidi BBM."Peringatannya adalah yaitu apakah dana ini bisa tersalurkan untuk infrastruktur ? Padahal tahun ini adalah tahun politik, rawan kebocoran," katanya di Jakarta (10/1/2013).
Ia juga mengatakan ada dua yang akan berpengaruh jika pemerintah jadi mencabut subsidi BBM yaitu Indeks Kepercayaan Masyarakat (IKM), dan Indeks Kepercayaan Konsuman (IKK).
Ia mengatakan, khusus untuk IKM sudah dibawah 90, atau dibawah batas aman dengan nilai 100, dan akan semakin menurun. Padahal kebijakan menurunkan BBM belum pernah diambil oleh pemerintah SBY-Boediono.
"Diprediksi jika pemerintah menaikan harga BBM maka daya beli tidak kunjung kuat dan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, makanya indeks kepercayaan masyarakat akan anjlok," katanya.
Sedangkan mengenai Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) diprediksi akan terus melemah bahkan dikhawatirkan akan terus menurun dibawah 90 dari trend yang ada sekarang. Hal ini karena setiap kenaikan BBM, IKK akan langsung menurun seperti yang terjadi di 2005, yang sempat menyentuh angka 73.3.
Baca juga:
- Tahun ini NTT Dapat 8 Kapal Feri
- Ratusan Unggas Mati di Serdang Bukan Karena H5N1
- Telkom Sebar 100 Ribu Titik Hotspot di Sekolah
- Kepala SK Migas Harus Lepas dari Politik
