Memilih Kepala SK Migas, Pemerintah Tak Berniat Baik

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Alih-alih melaksanakan sepenuhnya keputusan MK 13 November tahun lalu, pemerintah malah bersibuk diri memilih kepala Satuan Kerja Migas.

Keputusan MK sendiri selain membubarkan BP Migas, juga memberikan pemahaman/terjemahan tentang hak negara menguasai sumberdaya untuk sebesar-besar kemakmuran.

Menurut MK, hal itu diterjemahkan dalam lima hal yakni, hak membuat kebijakan, regulasi, mengurus, mengelola dan mengawasi. Adalah kewenangan pemerintah menerbitkan kebijakan dan regulasi. Sementara hak mengawasi dilakukan oleh badan hukum milik negara (BHMN).

Sedangkan mengurus dan mengelolanya dilaksanakan oleh BUMN. Dengan demikian, MK mengarahkan bahwa kontrak-kontrak Migas dilakukan antara BUMN dg kontraktor pemegang kontrak bagi hasil. Rujukan kontrak ini adalah kebijakan dan regulasi yang diterbitkan untuk itu. BHMN mengawasinya.

Dengan pemilihan kewenangan itu, pembentukan Satuan Kerja Sementara Migas seharusnya dibatasi masa kerjanya. Saya mengusulkan hanya tiga sampai enam bulan.

Din Syamsudin, Hasyim Muzadi dan kawan-kawan mengusulkan enam bulan. Bersamaan dengan proses kesementaraan itulah, pemerintah mengajukan Perpu pembentukan BHMN baru yg tugasnya melelang dan mengawasi kontrak2 baru Migas.

BUMN baru juga patut dibentuk, agar Pertamina bersaing dg BUMN baru yang merupakan "saudara"nya. Dalam rujukan itulah pemilihan kepala SKS Migas, yang cenderung dipermanenkan, memberi indikasi pemerintah tidak patuh dan tidak berniat baik menjalankan perintah konstitusi dan keputusan MK.

Padahal, dengan cost recovery 2013 yang mencapai USD 23 miliar, tercium kenikmatan memperoleh biaya transaksi kepada partai politik tertentu. Maka mempermanenkan SK Migas dan segera memilih Kepalanya seakan memberi bukti, Pemerintah tidak melaksanakan good governance.