Kenaikan BBM Masih Menjadi Komoditas Politik

Laporan Wartawan Tribun Jakarta Arif Wicaksono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran untuk konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi semakin membesar saja. Untuk tahun depan misalnya dana yang dialokasikan bisa mencapai Rp 316,1 trilliun dan dipotensikan melonjak jika mengacu kepada APBN 2013 yang sebesar 48 juta kiloliter.

Ahmad Farial, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari  Komisi VII fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan, konsumsi BBM akan melonjak karena tingginya pertumbuhan kendaraan.

Maka dari itu, ia mengusulkan agar mencabut subsidi BBM dan mengalihkannya ke sektor tertentu seperti infrastruktur dan transportasi.  

"Kalau BBM dilepas kan bisa di alihkan untuk membeli bus dan memperbaiki jalan, daripada membebani anggaran, masak anggaran infrastruktur kita masih kalah dengan konsumsi BBM," katanya di Warung Daun, Jakarta (01/12/2012).  

Namun, ia  mengatakan hal ini sangat sulit dilakukan karena masih menjadi komoditas politik karena setiap partai akan berusaha mencegah hal ini. "Semuanya kan masuk kedalam politik dan kita bisa lihat bagaimana situasi menjelang 2014," katanya.

Untuk itu, Ia melihat Jika pemerintah akan menggunakan penghematan melalui sistem IT untuk menghitung konsumsi BBM ke daerah tambang dan konsumsi jawa dan kalimantan.

"Kalau dilakukan pengawasan sebaiknya awasi Jawa dan Kalimantan dengan metode IT agar dapat dihitung jumlah konsumsinya supaya tepat,"ujarnya

Ia pun tidak yakin dengan perhitungan dalam Asumsi APBN 2013. Hal ini karena konsumsi BBM semakin melonjak setiap tahunnya.

Apalagi jika mengacu kepada permintaan tambahan kuota BBM bersubsidi yang digulirkan pada akhir tahun ini sebesar 1,2 juta Kiloliter. "Saya rasa nambah apalagi penjualan kendaraan roda dua dan empat juga terus bertambah," katanya.(*)

BACA JUGA:

• DPR Akan Evaluasi dan Bubarkan BPH Migas?
• Pemerintah Harus Benar Kendalikan Kuota BBM 2013
• Pengamat Usul Tahun Depan Harga BBM Subsidi Naik 17 Persen