Verifikasi Faktual KPU Tidak Boleh Timbulkan Kontroversi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KPU diminta membenahi sporting system, dalam melanjutkan verifikasi partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2014, yang kini memasuki tahapan verifikasi faktual.

Itu perlu dilakukan, agar masyarakat percaya bahwa KPU telah bekerja secara cermat dan transparan.

"Verifikasi faktual harus ditunjang dan didukung oleh sporting system yang betul-betul mumpuni, sehingga ada kepercayaan yang utuh oleh parpol yang diverifikasi," ujar Prof Dr Siti Zuhro, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dalam orientasi pers di Redtop Hotel, Jakarta, Selasa (30/10/2012).

Penyempurnaan, lanjutnya, dilakukan secara learning by doing, dari verifikasi administrasi yang telah diputuskan.

"Ketika melakukan verifikasi pertama kali, pasti ada kekurangan. Kekurangan ini yang diverifikasi faktual, yang harus dilengkapi agar tidak ditemui kejanggalan-kejanggalan atau hal yang dianggap kontroversi," tuturnya.

Misalnya, pengundur-unduran tanggal pengumuman hasil verifikasi, yang bisa mempengaruhi persepsi publik.

Zuhro meyakini, tekanan yang dialamatkan kepada KPU sangat besar, mengingat banyaknya parpol yang diverifikasi.

"Melakukan verifikasi seperti itu butuh konsentrasi yang tinggi dan keseriusan yang utuh. Tentunya, di luar itu semua, bagaimana KPU menunjukkan verifikasi tersebut kredibel, transparan dan akuntabel," ucap Zuhro. (*)