Utang Pemprov Sulsel Rp 500 M di Tangan Roem
Usulan pinjaman Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan Rp 500 miliar tinggal menunggu sikap ketua DPRD Sulsel Moh Roem.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Usulan pinjaman Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan Rp 500 miliar tinggal menunggu sikap ketua DPRD Sulsel Moh Roem. Komisi C yang membidangi keuangan dan Komisi D di bidang pembangunan telah menuntaskan pembahasan utang dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) itu.
Hasil rapat dari komisi yang bertugas membahas rencana alokasi utang untuk 11 ruas jalan dan satu jembatan di Sulsel itu akan dibawa ke rapat pimpinan diperluas. Rapat pimpinan tersebut untuk mendapatkan persetujuan.
Agenda tersebut bakal mengakhiri pro kontra sejumlah anggota DPRD Sulsel atas pinjaman yang disebut-sebut menyalahi prosedur itu.
Polemik utang itu lantaran rencana alokasi utang Pemprov disebut mengabaikan kabupaten lain yang membutuhkan. Bahkan utang itu disebut-sebut politis lantaran menjelang akhir periode Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.
"Pinjaman Rp 500 M itu sudah tergantung Pak Roem. Jadi kami tinggal menunggu panggilan Pak Roem untuk rapat pimpinan. Karena Komisi C dan D sudah kumpulkan semua berkas. Setelah rapat pimpinan diperluas, maka lahirlah persetujuan untuk dikirim ke PIP," kata Adil Patu yang juga Ketua Komisi D ini di Kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin (29/10/2012).
"Jadi, setelah ada MoU dari PIP, maka baru dibahas Ranperda untuk pencairan utang tersebut. Tidak bisa dibahas pencairan kalau belum ada persetujuan, makanya ditunggu panggilan Pak Roem," ujar legislator PDK ini menambahkan.
Terpisah, Roem menyampaikan, sampai saat ini Panitia Khusus (Pansus) Pinjaman Daerah DPRD Sulsel masih tengah membahas utang tersebut. Untuk itu Roem belum menjadwalkan rapat pimpinan diperluas.
"Jadi belum ada persetujuan DPRD sampai saat ini, semua masih dibahas Pansus," kata Roem yang juga Wakil Ketua Partai Golkar Sulsel ini kepada Tribun Timur (Tribun Network), Senin (29/10/2012).
Terpisah, anggota Pansus, Yusa Rasyid Ali mengatakan, Fraksi Partai Demokrat tidak akan menyetujui pinjaman tersebut hingga alokasi utang adil dan merata untuk Sulsel.
"Pemprov ini tidak adil, masak jalan poros Bua yang menghubungkan Luwu Raya dan Tanah Toraja diabaikan, padahal Luwu ini kan penyumbang PAD terbesar setelah Makassar. Beberapa kabupaten lainnya juga diabaikan Pemprov mestinya adil kalau memang peduli sama rakyat," kata Yusa kepada Tribun Timur.
Selain tuntutan pemerataan pembangunan, Fraksi Partai Demokrat bersama PKS dan Hanura menuntut mekanisme yang fair atas proses pinjaman itu. Bahkan, ketiga fraksi cenderung menolak utang Pemprov itu. Alasan mereka, Pemprov tidak punya dasar yang tepat untuk berutang.
Baca Juga:
