Perizinan di Sebatik Masih Rendah
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) Nunukan, Juni Mardiansyah mengungkapkan, tahun 2011 izin yang
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru
TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) Nunukan, Juni Mardiansyah mengungkapkan, tahun 2011 izin yang dikeluarkan untuk Pulau Sebatik masih sangat rendah.
"Jadi dari 2.033 izin yang kita terbitkan, Sebatik ini baru berkisar di angka 20 persen yang terlayani di sini. Berarti kan rendah sekali," ujar Juni.
Karena masih rendahnya perizinan yang dikeluarkan untuk Pulau Sebatik, pihaknya terus berupaya melakukan intervensi pelayanan.
"Nah ini kita coba memberikan sedikit intervensi pelayanan, mudah-mudahan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat," ujarnya.
Tim Terpadu yang terdiri dari BKPMPT Nunukan, Dinas Pekerjaan Umum Nunukan, Dinas Kesehatan Nunukan, Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, sejak hari ini hingga dua hari kedepan, menggelar sosialisasi dan pelayanan perizinan dalam rangka penguatan pelaksananan pelayanan terpadu satu pintu.
Sosialisasi dan pelayanan untuk warga di Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Timur ini, dipusatkan di Balai Pertemuan Umum Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur.
Masyarakat begitu antusias menghadiri sosialisasi tersebut. Sedikitnya ada 104 orang yang hadir terdiri dari pelaku usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh kepala desa dari empat kecamatan maupun staf kecamatan.
"Jadi sosialisasi ini dalam rangka memberikan pemahaman yang sama kepada masyarakat tentang prosedur layanan perizinan dan juga mengenalkan dengan pola pelayanan terpadu satu pintu yang kita miliki saat ini. Dan kita berikan beberapa kemudahan pelayanan perizinan," ujarnya.
Dengan sosialisasi dan pelayanan ini, diharapkan dapat menghilangkan stigma negatif yang melekat selama ini jika mengurus perizinan sangat berbelit-belit, butuh waktu yang panjang dan tidak pasti dengan biaya yang tidak jelas.
"Kita jelaskan dalam sosialisasi. Nah setelah ini kita running dengan pola pelayanan kita, masyarakat respon tidak? Nah ini yang kita harapkan," ujarnya.
Baca Juga: