Jepang dan Indonesia Kerjasama Kurangi Resiko Tsunami

TRIBUNNEWS.COM,BANTUL--Jepang bersama dengan Indonesia jajaki kerjasama dalam bidang pengurangan resiko bencana tsunami.

First Secretary of Economic Section Construction Attache, Furumoto Kazushi menjelaskan pentingnya bertukar pikiran antara kedua negara karena keduanya memiliki kesamaan terutama dalam hal kebencanaan. Sama – sama memiliki gunung berapi, kerawanan banjir serta ancaman dari bencana tsunami.

“Penting sekali untuk membangun kerjasama antar kedua negara, sehingga bisa meminimalisir dampak bencana alam,” jelasnya ketika ditemui di sebuah kesempatan dalam even The 5th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR), Senin (22/10).

Terkait hal itu, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, menjelaskan bahwa sudah ada kordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang dengan Kominfo Indonesia untuk mengambangkan sistem informasi dan monitoring untuk bencana tsunami dan banjir. Saat ini, kerjasama kedua negara tersebut hanya tinggal ditandatangi saja.

“Selama ini ada beberapa daerah yang termasuk blankspot, nantinya dengan adanya teknologi seperti yang diaplikasikan di Jepang, maka semua daerah rawan akan tercover oleh sinyal,” jelasnya.

Hal itu dinilai penting, lantaran Jepang sendiri sudah memiliki teknologi yang selama ini sudah diaplikasi ketika terjadinya bencana tsunami sehingga sanggup meminimalisir dampak dari adanya bencana tersebut.

Sedangkan di Indonesia, hingga saat ini saja baru memiliki 34 unit sirene yang dimiliki BMKG, ditambah dengan sirene dari komunitas yang jumlahnya juga masih terbatas dan belum bisa mencakup keseluruhan daerah rawan bencana.

“Kerjasama dari Jepang akan diwujudkan dalam bentuk hibah yang diwujudkan dalam pembangunan sistem informasi bencana tsunami,” imbuhnya.

Selain itu, untuk pengurangan resiko tsunami, pemerintah melalui BNPB juga akan memulai program nasional dalam membangun masterplan pengurangan resiko tsunami yang dimulai pada tahun 2013 mendatang.

Program nasional tersebut meliputi penguatan rantai peringatan dini tsunami melalui alat pendeteksi, pembangunan shelter evakuasi, peningkatan kapasitas dan sosialisasi serta pembangunan kemandirian instrumentasi kebencanaan secara nasional.

Untuk tahap pertama, pihaknya baru akan memasang peralatan tersebut di Sumatera Barat yang dijadikan sebagai pilot project. Ke depannya, seluruh garis pantai mulai dari Sumatera Barat, sepanjang garis pantai selatan Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara akan dilengkapi dengan sensor tsunami tersebut.

Untuk menyukseskan program tersebut, pemerintah siap menggelontorkan dana sebesar Rp 1 triliun. Padahal untuk kebutuhannya sendiri mencapai Rp 16,5 triliun. Meski begitu, menurut Sutopo, akan dibuat skala prioritas mengenai daerah mana saja yang paling rawan terkena bencana tersebut.

“Untuk di Yogyakarta sendiri, akan dipasang di tiga kabupaten meliputi Gantul, Kulonprogo dan Gunungkidul,” pungkasnya.