Kacaunya Data Penduduk Bisa Timbulkan Kisruh di 2014

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kekacauan data jumlah penduduk terjadi saat Pemilukada DKI Jakarta 2012.

Jika terus dibiarkan, kacaunya data jumlah penduduk bisa menjadi bom waktu pada Pemilu 2014.

Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta M Syaiful Jihad, menyoroti isi SK KPU No 156/Kpts/KPU/2014 tentang Data Wilayah Administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Keperluan Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD 2014 disebutkan, jumlah penduduk DKI Jakarta 'hanya' 7.980.923 jiwa.

Sedangkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI yang menjadi acuan KPU DKI untuk Pilgub DKI lalu, jumlah penduduk DKI mencapai 10.183.498 jiwa.

Sementara, data Kemendagri yang dijadikan KPU melansir data juma penduduk DKI, sebanyak 9.809.857 jiwa.

"Tidak akuratnya data jumlah penduduk di Jakarta yang dikeluarkan KPU, bisa memicu bom waktu kekisruhan saat Pemilu DPR/DPD/DPRD 2014 di Jakarta. KPU harus memverifikasi kembali data tersebut, sebagai bahan acuan data Pemilu 2014," tegas Syaiful dalam keterangan pers, Kamis (11/10/2012).

Bila data kependudukan yang digunakan dalam pemilu tetap mengacu pada data KPU, lanjutnya, maka jumlah kursi di DPRD DKI tidak berubah, yakni sebanyak 94 kursi.

Meski begitu, khusus daerah pemilihan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, jumlah kursinya dipastikan bakal berkurang, dari 16 kursi pada Pemilu 2009, menjadi 13 kursi pada Pemilu 2014.

Jumlah kursi daerah pemilihan Jakarta Timur, paparnya, juga berkurang dari 29 kursi menjadi 27 kursi. Sementara, di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan jumlah kursinya bertambah.

"Jika acuan data kependudukan tetap pada pemilihan gubernur kemarin, maka jumlah kursi di DPRD akan bertambah 12 kursi menjadi 106 kursi," jelasnya. (*)

BACA JUGA