Peredaran LKS BTQ Kian Meresahkan Sekolah di Bandung

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG -- Penyaluran buku Baca Tulis Alquran (BTQ) karya Hapid dan Zaenuddin ke sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Bandung mulai menimbulkan keresahan. Pihak sekolah mengaku tak memesan, namun tiba-tiba saja dikirimi buku tersebut.

Mereka juga tak berani menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk melunasi buku yang tak mereka pesan itu karena berdasar pengakuan penulisnya, Hapid, buku tersebut adalah buku Lembar Kerja Siswa (LKS). Sesuai aturan, dana BOS tak boleh dipergunakan untuk membeli LKS.
"Kami tiba-tiba saja didrop buku BTQ itu," ujar Ketua PGRI Cileunyi sekaligus Kepsek SD Cikalang Supendi K S ketika ditemui wartawan, Minggu (7/10/2012).

Ia pun mengatakan, distributor BTQ juga mengirimkan beberapa eksemplar ke tiga SD yang berada satu lokasi dengan sekolahnya. "Masing-masing mungkin ada sekitar 40 eksemplar untuk kelas 3, 4, 5, dan 6," katanya.

Supendi yakin banyak kepala SD di Cileunyi merasa khawatir dengan peredaran buku tersebut meskipun pihak UPTD TK dan SD Cileunyi memperbolehkan buku tersebut beredar dengan alasan otonomi sekolah.

"Kami saja belum mau membayar tagihan ini setelah ada pemberitaan tentang buku tersebut. Adanya buku ini pun tanpa sepengetahuan PGRI. Kalau pun ada (pihak sekolah) yang membayar, mungkin spontan karena takut," ujarnya.

Hal senada juga diutarakan Kepala SD Sukahaji 1, Ade Karna. Ia mengaku belum mau mau membayar buku BTQ lantaran masih belum jelas tentang payung hukumnya. Apalagi BTQ disebut merupakan buku LKS.

"Saat ini kami baru menerima saja dan belum kami berikan ke siswa. Selain itu, jumlah buku yang dikirim belum memenuhi kebutuhan siswa. Murid kelas satu kami saja ada 71 siswa," ujarnya Senin (1/10). Ia mengaku batal memberikan cap di buku tersebut karena takut melanggar hukum.

Pihak lain, seorang guru agama di Gugus 14 Rancamanyar yang enggan disebut namanya juga merasa resah dengan adanya buku tersebut. Ia mengaku, tidak begitu memerlukan buku LKS tersebut lantaran semua materi pelajaran agama sudah terpenuhi dari buku paket. Buku paket pun, kata dia, hanya tersedia beberapa buku saja.

"Ini kan aneh buku paket saja yang jelas diharuskan dibeli oleh dana BOS dengan volume one men one book cuma ada tiga eksemplar untuk pegangan guru. Lalu kenapa buku LKS BTQ yang tidak memiliki landasan hukum harus dibeli secara besar-besaran dan digratiskan kepada semua siswa," ujarnya melalui ponsel, Minggu (7/10/2012).

Ia juga mempertanyakan alasan kepala sekolah yang membeli buku LKS BTQ karangan Hapid dari CV Atikan Mandiri. Pasalnya, beberapa waktu lalu, buku LKS BTQ dari penulis dan penerbit yang sama ini pernah menuai masalah.

"Makanya kami  tidak berani membagikan kepada siswa. Selain takut ikut-ikutan dituduh melanggar hukum. Kami juga tidak mendapatkan jaminan kalau buku tersebut sudah direvisi dan mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang masalah ini," katanya.

Ketua Gugus 14 Rancamanyar Ai Halimah, mengaku sudah menerima paket LKS BTQ dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). "Bukunya sudah kami terima dan sudah dikirim ke sekolah," kata Ai melalui ponselnya, Minggu (7/10/2012). Ai sendiri, enggan berkomentar lebih jauh tentang beredarnya buku tersebut.

Seperti diberitakan Tribun Sabtu (22/9/2012), penyusun sekaligus penulis BTQ, H Hapid, mengatakan, karyanya tersebut bukan merupakan buku paket atau pun buku nonwajib melainkan termasuk LKS. Karena itu ia menilai bukunya tak menyalahi aturan mana pun.

Ia pun mengatakan tak membutuhkan pengakuan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) meski karya pertamanya sempat ditarik menyusul memiliki beberapa kesalahan dalam penulisan huruf arabnya. Selain itu LKS tidak perlu rekomendasi dari instansi terkait, yakni Dinas Pendidikan setempat.

Berdasarkan pantauan Tribun, LKS BTQ edisi revisi karya Hapid untuk siswa SD/MI kelas 4 memiliki sekitar 60 halaman. Kover depannya bergambar seorang siswa pria yang sedang membaca Alquran. Tepian kover tersebut berwarna orange. LKS tersebut terbagi tiga bab yang diakhiri evaluasi akhir semester.