Mendesak, Pembangunan Pelabuhan Ekspor Impor di Tarakan

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Banyaknya barang ilegal terutama bahan makanan dan minuman yang beredar di wilayah perbatasan Indonesia di Kaltim turut disesalkan banyak pihak. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim, Fauzi A Bachtar pun mengatakan maraknya peredaran
barang secara ilegal di perbatasan merupakan tamparan keras buat pemerintah.

Kadi Pusat sendiri merilis, total bahan makanan dan minuman yang beredar di perbatasan Indonesia di Kaltim mencapai nilai fantastis yakni Rp 60 triliun pertahun. "Kalau soal angkanya saya tidak tahu.
Yang jelas, persoalan maraknya barang yang beredar secara ilegal di daerah perbatasan ini menjadi tamparan keras buat pemerintah kita," ujar Fauzi, selasa (2/10/2012).

Menurut Fauzi, peredaran barang secara ilegal tersebut disebabkan banyak faktor. Salah satunya sulitnya masyarakat Indonesia di perbatasan untuk mendapatkan pasokan barang-barang kebutuhan pokok.

Fauzi menilai ada oknum-oknum tertentu yang sengaja memanfaatkan kondisi kesulitan masyarakat perbatasan, untuk keuntungan pribadi. Ini diungkapkan Fauzi dengan melihat maraknya perputaran barang ilegal yang mencapai puluhan triliun rupiah pertahun.

"Tidak mungkin bisa sebesar itu kalau tidak ada oknum yang bermain. Oknum itulah yang harus ditindak lebih dulu," kata Fauzi.

Menurut Fauzi, Pemprov Kaltim harus berkordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan khusus terkait peredaran barang kebutuhan di perbatasan. "Harus ada kebijakan khusus. Misalnya bebaskan saja peredaran barang di sana, tapi untuk barang tertentu saja, misalnya bahan kebutuhan pokok," jelasnya.

Lantas, apakah pengusaha lokal mau memasok barang-barang kebutuhan lainnya ke perbatasan? "Melihat kondisi geografi untuk menuju ke perbatasan dari hitungan ekonomi tentu sangat tidak ekonomis. Karena barang harus dangkut menggunakan pesawat," urai Fauzi.

Solusinya, kata Fauzi, pemerintah harus membangun infrastruktur untuk memudahkan pasokan baran kebutuhan menuju perbatasan. Kadin Kaltim, lanjut Fauzi, sejak dua tahun lalu sudah memperjuangkan dibangunnya infrastruktur di perbatasan seperti pelabuhan ekspor impor di Tarakan.

"Makanya sejak dua tahun lalu sampai sekarang kita selalu memperjuangkan dibangunnya pelabuhan ekspor impor di Tarakan. Kalau ada pelabuhan itu, tentu pasokan barang-barang kebutuhan dari
Indonesia sendiri ke perbatasan tentu lebih mudah," papar Fauzi. (*)