Golkar: Jika Dipo Alam Jujur Juaranya Pasti Demokrat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Dipo Alam merilis data kepala daerah asal Partai Golkar, sebagai peringkat pertama yang diperiksa aparat penegak hukum. Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo pun angkat bicara mengenai rilis tersebut.

"Saya curiga Dipo (Sekretaris Kabinet Dipo Alam) menukangi data," kata Bambang melalui pesan singkat, Senin (1/10/2012).

Menurut anggota Komisi III DPR, Golkar sedang mencari detail jumlah kasus yang dirilis Dipo berdasarkan dua periode, 2004-2009 dan 2009-sekarang.

"Saya menduga, jika Dipo jujur dan tidak menggabungkan dua periode tersebut. Artinya, memisahkan penjumlahan dalam dua priode. Saya yakin, periode 2009-sekarang juaranya pasti Demokrat," imbuhnya.

"Bukan nomor tiga seperti jika dibuat periode gabungan (2004-sekarang)," ujarnya.

Sebelumnya, Dipo Alam menyebutkan, pejabat-pejabat dari partai politik (parpol), di antaranya Partai Golkar dan PDI Perjuangan (PDIP), mendominasi latar belakang pejabat negara yang dimohonkan izin persetujuan tertulis presiden, untuk pemeriksaan berbagai kasus selama periode Oktober 2004-September 2012, yakni 36,36 persen dan 18,18 persen.

Dipo mengemukakan, selama periode Oktober 2004-September 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan 176 izin tertulis, untuk penyelidikan pejabat negara yang diajukan oleh Kejaksaan Agung (82 permohonan, Polri (93 permohonan), dan Komandan Puspom (1 permohonan).

Dari 176 persetujuan, untuk pemeriksaan bupati/wali kota sebanyak 103 izin (58,521 persen), wakil bupati/wakil wali kota 31 izin (17,61 persen), anggota MPR/DPR 24 izin (13,63 persen), gubernur 12 izin (6,81 persen), wakil gubernur 3 izin (1,70 persen), anggota DPD 2 izin (1,13 persen), dan hakim MK 1 izin (0,56 persen).

Sedangkan menurut latar belakang pejabat negara yang dimohonkan izin pemeriksaan adalah Golkar 64 orang (36,36 persen), PDIP 32 orang (18,18 persen), Partai Demokrat 20 orang (11,36 persen), PPP 17 orang (3,97 persen), PKB 9 orang (5,11 persen), PAN 7 orang (3,97 persen), PKS 4 orang (2,27 persen), PBB 2 orang (1,14 persen), PNI Marhaen, PPD, PKPI, Partai Aceh masing-masing 1 orang (0,56 persen), birokrat/TNI 6 orang (3,40 persen), independen/non partai 8 orang (4,54 persen), dan gabungan partai 3 orang (1,70 persen). (*)

BACA JUGA