DPRD Jabar Fokus Dirikan Bank Rakyat Kecil
DPRD Jabar tengah menggagas pendirian bank untuk kebutuhan rakyat kecil. Langkah pertama dengan mengajukan hak inisiatif dewan hingga
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - DPRD Jabar tengah menggagas pendirian bank untuk kebutuhan rakyat kecil. Langkah pertama dengan mengajukan hak inisiatif dewan hingga akhirnya membuat peraturan dearah (perda) sebagai landasan hukum. Bank tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2013.
Menurut Ketua DPRD Jabar, Irfan Suryanegara, perputaran uang di Jabar yang mencapai Rp 300 triliun per tahun, memaksa dewan untuk membentuk bank baru agar dana sebesar itu bisa dimanfaatkan secara maksimal, terutama untuk pembiayaan bagi rakyat kecil.
Perhitungan Rp 300 triliun itu kata Irfan, didasari pada anggaran pemerintah daerah dari APBD Provinsi dan APBD 26 kabupaten/kota di Jawa Barat senilai Rp 50 triliun, serta perputaran uang milik swasta sekitar Rp 250 triliun.
Menurut Irfan, kehadiran bank baru sebagai lembaga simpanan dan pinjaman bagi rakyat kecil sudah sangat mendesak. Sebab Bank Jabar Banten (BJB) sebagai bank yang saham terbesarnya milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sudah tidak mungkin diandalkan lagi. BJB kata Irfan, kini sudah membidik kelas menengah ke atas.
"Status BJB saat ini sudah IPO, bahkan sudah melepas saham ke pasar saham. Jadi sudah tidak mungkin BJB ini dipertahankan sebagai bank pemerintah daerah," kata Irfan di ruang kerjanya, Selasa (18/9/2012).
Menurut Irfan, go public-nya BJB berdampak pada pengelolaan keuangan daerah. Dimana hampir 50 persen pemerintah daerah (pemda) di Jabar menanamkan modalnya di bank tersebut. Sehingga berdampak pada kesiapan pemda di daerah dan pemprov jika saham BJB melejit naik atau bahkan menurun.
Menyikapi perkembangan tersebut, kata Irfan, dewan sudah mengajukan hak inisiatif untuk pembentukan bank baru tersebut. DPRD Jabar menargetkan, draft Perda tentang bank baru ini bisa selesai April 2013.
"Kita sudah siapkan draftnya, dimana dari 15 orang penggagas, saat ini sudah ada 42 orang yang menyetujui dibentuknya bank baru untuk menjaga keseimbangan pengelolaan keuangan daerah," katanya.
Menurut Irfan, jika BJB dipaksakan sebagai bank daerah, apakah pemda mampu menyertakan modal sesuai saham yang ada. Lalu jika saham BJB meluncur ke bawah, apakah swasta tidak akan melepas sahamnya.
"Hal-hal itulah yang kita jaga ke depan, agar perekonomian di Jabar tetap stabil dan meningkat," ujarnya.
Kedepan kata Irfan, jika sudah berdiri bank tersebut, bisa dilakukan akuisisi terhadap bank-bank yang ada di Jabar. Bank ini 100 persen milik Pemprov Jabar. Nantinya BJB Syariah, kata Irfan, juga bisa diakuisisi. (san)
Baca Juga:
