Kebijakan Gubernur Sumut Gunakan Mobil Dinas Dinilai Korupsi
Kebijakan yang diambil Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, yang menyarankan agar pejabat di lingkungannya mudik menggunakan
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Medan, Adol Frian Rumaijuk
TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Kebijakan yang diambil Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, yang menyarankan agar pejabat di lingkungannya mudik menggunakan mobil dinas mendapat tanggapan serius dari kalangan DPRD Sumut. Kebijakan dari pemerintah pusat, justru diabaikan seolah hanya mencari sensasi dan menaikkan popularitas.
Tanggapan datang dari Politikus Partai Golkar Richard Eddy M Lingga, Kamis (16/8/2012) yang disampaikan kepada Tribun Medan (Tribun Network).
"Apa dasar dan alasan yang diberikan sangat tidak masuk akal, seolah Sumut tidak aman karena tindak pencurian," ujar Anggota Fraksi Golkar DPRD Sumut ini.
Dengan adanya alasan Gatot untuk menghindari pencurian kendaraan dinas juga mengecilkan usaha yang dilakukan aparat berwenang yang telah melakukan persiapan dan penjagaan salama ramadan dan saat Idul Fitri nantinya.
Bahkan, kata Richard, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan pernyataan bahwa mudik dengan mobil dinas adalah korupsi.
"Apa Gatot mau mengajak seluruh jajaran pejabat korupsi berjamaah?" ujarnya sembari bertanya-tanya apa maksud dengan kebijakan yang lain dari pemerintah pusat itu.
Richard sangat kecewa jika Plt Gubernur Sumut hanya memberikan alasan mengurangi tindak pidana curanmor. Hal ini juga menurut wakil rakyat daerah pemilihan Pakpak Bharat, Dairi dan Karo ini perlu dipertanyakan secara resmi melalui DPRD. Karena, dinilai akan menjadi citra buruk bagi pemerintahan provinsi Sumut.
Sehingga sebagai dewan perwakilan yang memiliki fungsi sebagai pengawasan, menurut Richard seharusnya Gatot perlu menjelaskannya ke publik.
Bahkan, Richard menduga ada kaitan kebijakan ini dengan ketidakhadiran Gatot dalam undangan Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro pada Gelar Pasukan dalam rangka Ops Ketupat Toba 2012. Undangan kegiatan rutin itu tidak dihadiri oleh Gatot.
"Atau itu memang bukti bahwa Gatot tidak percaya lagi dengan kepolisian, yang melakukan pengamanan selama ramadan dan saat perayaan Idul Fitri?" ujarnya.
Bahkan, menurut Richard dengan alasan ketidaknyamanan dan khawatir akan terjadi pencurian mobil saat liburan cukup menjadi alasan untuk membuktikan Gatot tidak mempercayai lembaga kepolisian.
Padahal, kepolisian selalu berupaya memberikan pelayanan kalau dilihat dari program yang dilakukan. Serta standart pengamanan pada saat perayaan hari besar keagamaan seperti saat ini selalu ada pengamanan secara khusus. Namun, tidak bagi Plt Gubernur Sumut. Sehingga harus menantang pemerintah pusat dengan mengabaikan kebijakan secara nasional dan mengambil kebijakan yang justru berlawanan.
Sebelumnya, dalam pernyataannya PLt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho menyatakan dengan resmi membenarkan dan bahkan menyarankan agar SKPD menggunakan mobil dinas saat mudik. Dengan alasan agar mengurangi pencurian mobil saat ditinggal mudik.
Bahkan, disarankan bagi pejabat yang memiliki mobil pribadi, namun memiliki mobil dinas agar meminjamkan kepada pejabat eselon lainnya. Dan disarankan agar tidak menggunakan BBM bersubsidi selama mudik.
Baca Juga:
