Warga Soroti Antrian Jeriken Nelayan di APMS
menambah panjang antrean saat AMPS di Nunukan buka.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru
TRIBUNNEWS.COM NUNUKAN,- Tambah rumitnya persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Nunukan membuat geram warga di daerah ini. Upaya Pemkab Nunukan menutup kios BBM di laut dan mengalihkannya ke agen penyalur minyak solar (AMPS) bukannya menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM, justru menambah panjang antrean saat AMPS di Nunukan buka.
Basri Lanta, salah seorang warga Nunukan mengatakan, langkah yang ditempuh Pemkab Nunukan ini justru membuat semakin sulit warga mendapatkan BBM. Sebab tak hanya kendaraan roda dua dan roda empat yang antre di APMS, namun warga yang membutuhkan BBM untuk kebutuhan di laut juga harus antre di APMS. Tak heran setiap APMS buka, panjang antrean jeriken nelayan juga bersaing dengan pemilik kendaraan.
“Saya tidak mengerti maksud dan tujuan dari mekanisme pendistribusian yang diterapkan Pemkab Nunukan. Yang jelas mereka tidak buta, tidak tuli melihat persoalan di lapangan. Kita bisa melihat dengan kasat mata, antrean mobil yang demikian panjangnya sementara jeriken berlomba dengan kendaraan darat, yang notabenenya jeriken ini untuk kepentingan di perairan, di laut,” ujarnya.
Basri mengatakan, dengan kondisi seperti ini berarti ada sistem yang terputus sehingga pendistribusian BBM terkesan menjadi corat marit. Persoalan antrean kendaraan darat yang belum tuntas justru harus ditambah dengan antrean jeriken untuk kebutuhan di laut.
“Ini solusinya seperti apa? Saya melihat pemda ini berpangku tangan melihat persoalan yang ada. Sehingga solusi- solusi yang dijanjikan pemda sampai hari ini tambah semakin membebani masyarakat untuk mendapatkan pendistribusian BBM dengan layak,” ujarnya.
Ia ingin membuka cakrawala berfikir masyarakat Nunukan, untuk melihat bagaimana sebenarnya mekanisme yang lebih pantas dan cocok untuk dipraktikkan di lapangan sehingga pendistribusian ini dapat terjangkau dengan mudah.
“Tentunya kita juga tahu persoalan kuota ini adalah persoalan nasional. Tetapi sedikit apapun, ketika pendistribusiannya merata, pendistribusiannya ini benar-benar tidak untuk kepentingan tertentu dan hanya kepentingan sepihak. Dengan menentukan sistem yang dianut tidak melihat dan fokus terhadap persoalan di lapangan, maka inilah kejadiannya,” ujarnya.
Pemkab Nunukan harusnya menyadari, dari persoalan ini berarti ada sistem yang terputus. Ada kegagalan sistem dalam penerapan cara pendistribusian dimaksud. Karena itu pemerintah harus segera menata kembali sistem pendistribusian BBM ini.
“Sehingga tidak plin plan seperti ini, morat marit seperti ini. Kalau mekanisme ini masih diterapkan, tidak tahu siapa yang bodoh sebenarnya?” ujarnya.
Baca Juga :
- Sendok Makan Tengarai Aksi Adi 9 menit lalu
- Bank Jatim Digugat Karyawannya Rp 1,143 Miliar 1 jam lalu
- Penukaran Uang di BI Lampung Capai Rp 18 M 1 jam lalu
- Anggota Dewan Dapat Rp 700 ribu Per Hari 1 jam lalu
- Petani Lamongan Usir Wereng dengan Asap 1 jam lalu
