Pemkab Bone Nilai Anggaran Panwaslu Rp 14 M Terlalu Besar
Anggaran yang diajukan Panwaslu ke Pemerintah Kabupaten Bone dinilai terlalu besar hingga mencapai Rp 14 miliar
Laporan Wartawan Tribun Timur, Mahyuddin
TRIBUNNEWS.COM, WATAMPONE - Pemerintah Kabupaten Bone rencananya akan meneliti rancangan anggaran Panwaslu Kabupaten Bone. Pasalnya, anggaran yang diajukan Panwaslu ke Pemerintah Kabupaten Bone dinilai terlalu besar hingga mencapai Rp 14 miliar dan anggaran itu merupakan anggaran terbesar yang diajukan Panwaslu bila dibandingkan dengan Panwaslu sebelumnya.
"Pemerintah Kabupaten Bone akan meneliti rancangan anggaran untuk Panwaslu Kabupaten Bone. Baru kali ini Panwaslu mengajukan rancangan anggaran ke Pemerintah Kabupaten Bone sebesar Rp 14 miliar," ungkap Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Andi Surya Darma, Minggu (29/7/2012) kepada wartawan.
Menurutnya, anggaran yang diajukan panwas terlalu besar. Dibandingkan dengan anggaran panwas tahun 2008 sebesar Rp 2,5 miliar. Apalagi pemkab juga harus membiayai KPUD sebagai pihak penyelenggara Pilkada dan Pilgub. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan anggaran atau anggaran ganda dengan melihat Pilkada Bone yang dilaksanakan bersamaan dengan Pilgub, Pemkab Bone merencanakan untuk melakukan koordinasi Dinas Keuangan Propinsi Sulsel dan Kesbanglinmas agar tidak adanya anggaran untuk Pilkada yang double.
"Kita akan koordinasikan dengan pemerintah provinsi supaya anggaran untuk pilkada tidak doubel," ujarnya.
Sementara itu Wakil Ketua Panwas Abdul Rahim mengatakan, anggaran yang yang ditawarkan itu cukup rasional sebab yang memberatkan adalah biaya tenaga panitia pengawas lapangan yang direkrut untuk pilkada sebanyak 1.116 orang. Ia juga mengakui akan besarnya anggaran yang diajukan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun menurutnya ketika itu undang-undang belum mengamanatkan tenaga pengawas lapangan.
"Sekarang setiap desa diharuskan merekrut tiga orang. Nah karena Kabupaten Bone jumlah desa dan kelurahan sangat banyak sehingga kita totalkan mencapai 1.116 orang. Dengan jumlah anggota PPL sebanyak ini, jelas akan mempengaruhi biaya operasional panwas juga cukup besar," terangnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II Achmad Sugianto mengatakan, anggaran panwas harus dirasionalisasikan agar bisa sesuai kebutuhan yang dianggarkan. Untuk itu dia minta Pemerintah Kabupaten Bone mengundang anggota panwas agar menghitungnya secara bersama-sama anggaran tersebut.
Baca Juga:
