SBY Minta Mundur Menteri yang Terlibat Korupsi

"Termasuk bila ada yang sulit untuk membagi waktu antara tugas pemerintahan dan tugas politik, dipersilakan untuk memilih mundur, karena tantangan pembangunan dalam krisis ekonomi dunia kini yang masih belum pulih dapat berdampak pula ke perekonomian dan pembangunan Indonesia," kata Dipo seperti dikutip dari situs Setkab, Senin (23/7/2012).

Adakah menteri atau anggota kabinet  yang dimaksud Presiden? “Sebenarnya pernyataan tersebut dikemukakan untuk seluruh anggota kabinet dan seluruh jajaran pemerintah di pusat dan daerah. Presiden juga menyerukan hal yang sama kepada lembaga legislatif  DPR dan DPRD untuk tidak berkolusi dengan pejabat pemerintah  memotong anggaran pembangunan untuk rakyat,” ungkap Dipo.

Ketika ditanya wartawan di Istana Presiden Jakarta, sore tadi, Dipo enggan berkomentar. "Lihat di website Setkab saja pernyataan saya," ujarnya.

Menurut Seskab, Presiden juga sudah mengetahui dari informasi yang diterimanya mengenai hal yang ditengarai, mengenai pemotongan anggaran oleh pejabat pemerintah yang berkongkalikong dengan pejabat DPR/DPRD. Laporan itu terus dipantau, dan kemudian diproses, diantaranya sekarang banyak yang terkuak dalam pengadilan korupsi, baik yang dilakukan oleh KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan.

Seskab prihatin dengan banyaknya pejabat negara dari Partai Politik yang diperiksa dan perlu ditahan, bila penegak hukum meminta izin Presiden untuk pemeriksaan. Oleh karena itu, Seskab ketika melantik pejabat eselon II dan IV di lingkungan Sekretariat Kabinet (Setkab) baru-baru ini dalam kata sambutannya mengajak dan memerintahkan stafnya untuk tidak melakukan deal money politics dengan pejabat pemerintah yang mengurus anggaran dan oknum anggota DPR.

Baca Juga: