Sabtu, 4 Oktober 2025

Pemilihan Gubernur DKI

Jumhur: Cagub dan Cawagub DKI Harus Serius Bela Buruh

Perjuangan kaum buruh sedikit banyak menentukan gerak sosial dan ekonomi Jakarta.

Penulis: Y Gustaman
zoom-inlihat foto Jumhur: Cagub dan Cawagub DKI Harus Serius Bela Buruh
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Menkumham Patrialis Akbar (kiri) bersama Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat, memberikan keterangan kepada wartawan terkait hukuman pancung yang dialami tenaga kerja wanita (TKW) Ruyati di Arab Saudi, di kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (20/6/2011). Menkumham dan Kepala BNP2TKI menyatakan pemerintah tidak pernah diberitahu oleh pemerintah Arab Saudi waktu hukuman pancung Ruyati. (tribunnews/herudin)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perjuangan kaum buruh sedikit banyak menentukan gerak sosial dan ekonomi Jakarta. Sayangnya, pembelaan terhadap nasib mereka kurang tampak dalam kampanye calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Demikian ujar Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia Moh Jumhur Hidayat pada pengukuhan pengurus Gaspermindo dan pelatihan perburuhan tingkat nasional di Jakarta, Sabtu (30/6/2012).

Menurut Jumhur, pasangan cagub dan cawagub mengutamakan agenda perbaikan kehidupan buruh, mengingat tingkat ketergantungan kegiatan
ekonomi di Jakarta, langsung atau tidak, banyak melibatkan mereka sebagai ujung tombak yang menguntungkan perusahaan.

"Anehnya, sejauh ini para buruh hanya dilihat sebagai kerumunan perusahaan yang bisa diabaikan kesejahteraannya, padahal kaum buruh memerlukan hidup bermartabat untuk masa depan lebih baik bagi keluarganya," ujar Jumhur yang juga Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) itu.

Kurangnya perhatian terhadap agenda kesejahteraan buruh dari cagub dan cawagub, terlihat dari keengganan berdialog dengan aktivis perburuhan, sehingga pemikiran dari kalangan tokoh buruh guna pembangunan ekonomi Ibukota, khususnya dalam menciptakan kesejahteraan pekerja tidak pernah terakomodir.

"Karena sikap yang menjauh ini, maka jelas akan terus membuat
kesenjangan antara kemajuan ekonomi di Jakarta dengan rendahnya nasib para buruh, di samping sikap itu juga membiarkan berlanjutnya
perlakukan tidak adil oleh sebagian besar pelaku usaha kepada para buruh," jelas Jumhur.

Ia menambahkan, pelaku usaha besar di Jakarta cenderung hanya menerima keuntungan ekononomi demi kepuasan para pemilik modal, sedang di lain
sisi menjadikannya tak peduli pada perbaikan kehidupan buruh untuk hidup layak.

"Sesungguhnya, penanganan masalah perburuhan dan perbaikan nasib buruh di Jakarta harus menjadi contoh terbaik untuk diikuti daerah lain, agar secara nasional dapat terbangun pemartabatan hidup buruh yang berdaulat di tanah air,"pungkasnya.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved