Perbaikan Ribuan Ruang Kelas Terbengkalai

TRIBUNNEWS.COM, SUMEDANG - Perbaikan 1.460 ruang kelas yang tersebar di 230 sekolah dasar dan 34 sekolah menengah pertama tidak pasti. Padahal untuk memperbaiki ribuan ruang kelas itu Sumedang sudah mendapat kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012 sebesar Rp 39 miliar.

Bahkan nota kesepahaman (MoU) antara kepala sekolah yang mendapat kucuran DAK sudah dibuat dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, 8 Mei lalu. Beberapa sekolah bahkan sudah banyak yang mulai membongkar bangunan yang rusak untuk diperbaiki. Material sudah dipesan namun anggaran tak juga cair.

"Kami berharap pada libur sekolah ini perbaikan sekolah dilakukan sehingga tahun ajaran baru sudah bisa dipakai dan tak menganggu proses kegiatan belajar mengajar," kata Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Sumedang, Unep Hidayat, saat rapat kerja dengan Komisi C DPRD di gedung Dewan, Kamis (21/6/2012).

Menurut Unep, setelah dilakukan MoU, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) tidak mencairkan dana. "Sesuai dengan Juknis Permendikbud Nomor 56 dan 57 Tahun 2011, rehab ruang sekolah itu dilakukan dengan swakelola. Namun pihak DPPKAD berpedoman dengan Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah," kata Unep.

Kepala DPPKAD, Zaenal Alimin, mengatakan pihaknya tidak bisa mencairan DAK kalau dengan pola swakelola. "Sesuai dengan Perpres itu rehab berat sekolah tidak boleh dengan swakelola tapi harus lelang. Kami sangat hati-hati dan tidak mau ada akibat hukum nantinya," kata Zaenal. Bukan hanya di Sumedang saja, DAK belum bisa dicairkan, imbuhnya.

Karena ada dua aturan yang saling bertentangan, dua instansi yang bertikai ini sempat melakukan konsultasi ke Kemendikbud dan Kemendagri.

Baca juga:

• Anggota DPRD Kutim Tersangka Kasus Dana Aspirasi
• Kapolres: Rizky pernah Ikut Pelatihan Teroris di Poso
• 98 Paket Proyek di Balikpapan Belum Dilelang
• Perawatan Kendaraan Dinas di Bengkel Resmi Cegah Kecurangan