Penyaluran Kredit Pertanian Masih Kecil
Kepala Kantor Bank Indonesia Bandung, Lucky Fathul Azis Hadibrata, mengatakan likuiditas
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Kepala Kantor Bank Indonesia Bandung, Lucky Fathul Azis Hadibrata, mengatakan likuiditas kredit pertanian saat ini lebih tinggi daripada tahun lalu. Sayangnya, komposisi penyalurannya, khususnya melalui koperasi, masih tergolong kecil.
Padahal pertanian merupakan salah satu sektor yang dominan dalam perekonomian Jabar. Sektor ini memiliki pangsa pasar 13 persen dari total produk domestik regional bruto Jabar.
Kinerja sektor pertanian pada triwulan I tahun 2012 di Jabar pun mengalami peningkatan sehingga pertumbuhan ekonomi Jabar ini dapat tetap tinggi, yakni 6,2 persen.
Menurut data BI hingga Mei 2012, kredit sektor pertanian mencapai Rp 4,65 triliun. Jumlah ini tumbuh 122 persen dibanding tahun lalu yang Rp 2,09 triliun. Meski demikian, kredit Rp 4,65 triliun itu baru 2,65 persen dari total kredit perbankan Jabar yang mencapai Rp 175,51 triliun.
"Kecilnya kredit pertanian karena adanya risiko cukup tinggi. Soalnya, pertanian sangat bergantung pada musim. Kemudian, adanya fluktuasi harga akibat belum tertatanya tata niaga juga menjadi hambatan. Saya kira, lembaga keuangan mikro, seperti koperasi simpan pinjam, bisa menjadi langkah pemecahannya," ujar pria asal Ciamis tersebut dalam Seminar Peringatan Hari Koperasi ke-63 di lantai II Kantor Bank Indonesia Bandung, Rabu (20/6/2012).
Populasi lembaga keuangan mikro di Jabar saat ini mencapai 2.269 unit. Jumlah ini berasal dari BPR, BPR Syariah, Baitul Maal wa Tamwil, PDPK, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Kredit, Lembaga Kredit Mikro (LKM)-Agribisnis, LKM-Sosial, LKM-Program, BKD, serta Bumdes. Lembaga-lembaga itu memiliki keunggulan dalam memberikan kredit pertanian karena kemudahan akses, proses cepat, prosedur sederhana, kedekatan dengan budaya setempat, serta memahami karakteristik petani.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) Jabar, Wawan Hernawan, menyatakan upaya meyakinkan pemerintah bahwa koperasi dapat berperan dan berfungsi untuk menggulirkan kredit bagi para pelaku usaha mikro, bukanlah perkara mudah. Meskipun wilayah jangkauan kerja koperasi umumnya jauh lebih baik daripada lembaga finansial lainnya termasuk perbankan, tetapi ada sisi lain yang sulit ditembus.
"Sebagai contoh, dalam hal penyaluran kredit oleh perbankan dalam program Kredit Cinta Rakyat (KCR) yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jabar. Total dana KCR yang dialokasikan pemerintah senilai Rp 165 miliar. Tapi, penyerapannya baru 11 persen. Saya kira, jika pengguliran dananya melalui koperasi, tingkat penyerapannya dapat lebih baik lagi," katanya.
Wawan menambahkan, tidak sedikit koperasi unit desa di Jabar yang mengeluhkan kebijakan pemerintah yang belum mendukung dan mempermudah dunia perkoperasian khususnya sejak pemberlakuan otonomi daerah. (Tribun Jabar/Erwin)
Baca juga:
