Biaya Studi Banding DPR ke Empat Negara Rp 2,1 Miliar
Biaya Rp 2,1 miliar meliputi tiket pesawat, transportasi, hingga hotel.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengkritisi hobi anggota DPR ke luar negeri, kendati Presiden SBY sudah menginstruksikan penghematan anggaran.
Kali ini, FITRA menyoroti rencana keberangkatan studi banding Panitia Khusus (Pansus) RUU Desa dan Pemda DPR ke empat negara, yakni Cina, Venezuela, Jepang, dan Jerman.
Merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012, total anggaran yang akan dihabiskan Pansus RUU Desa dan Pemda ke empat negara itu mencapai Rp 2.132.442.000 alias Rp 2,1 miliar.
"Alokasi anggaran ini hanya anggota dewan, tidak termasuk staf anggota dewan yang akan ikut. Asumsi anggaran ini diperoleh dari biaya untuk 10 orang anggota dewan, dengan pelesiran selama tujuh hari," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas FITRA Uchok Sky Khadafi, Selasa (19/6/2012).
Uchok menjelaskan, biaya keberangkatan anggota Dewan ke Venezuela akan menghabiskan devisa negara sebesar Rp 885.942.000, ke Cina Rp 249.849.000, ke Jerman Rp 711.189.000, dan ke Jepang Rp 285.417.000.
Biaya Rp 2,1 miliar meliputi tiket pesawat, transportasi, hingga hotel. Total biaya itu belum termasuk uang saku selama para anggota Dewan di luar negeri.
Uchok mengungkapkan, ongkos berangkat dan pulang untuk masing-masing anggota Dewan ke Jepang, bakal menghabiskan anggaran sebesar Rp 23 juta, ke Cina Rp 20 juta, ke Jerman Rp 66 juta, dan ke Venezuela Rp 83 juta.
"Ini semuanya untuk tiket pesawat dengan kelas eksekutif," terangnya.
Sebelumnya, anggota Pansus RUU Desa dan Pemda dari Fraksi PKB Abdul Malik Haramain, memastikan studing banding tidak akan boros.
Rombongan Pansus RUU Desa dan Pemda berjumlah 8-10 orang, dan akan berangkat pada 6 hingga 12 Juli 2012.
FITRA mendesak rombongan Pansus menghentikan bentuk pelesiran terselubung itu, karena akan merusak citra DPR secara keseluruhan.
"Sebaiknya anggaran dialokasikan saja untuk kunjungan ke dapil (daerah pemilihan) masing-masing, untuk melihat desa di dapilnya. Sebetulnya, desa-desa inilah yang perlu perhatian langsung, tidak perlu sampai jauh-jauh ke Venezuela segala," papar Uchok. (*)
BACA JUGA
