Politik Dinasti di PNBK Dipertanyakan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berbagai upaya dilakukan banyak orang guna mempertahankan posisi atau jabatan yang disandangnya.
Salah satunya adalah dengan memasukkan istri, anak dan keluarganya ke dalam kepengurusan organisasi atau populer disebut politik dinasti.

Praktik tersebut seperti yang ditunjukkan Ketua DPC Partai Nasionalis Bung Karno (PNBK) Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Slamet Zulkarnain yang dituding melakukan praktik politik dinasti dengan memasukkan segenap anggota keluarganya dalam kepengusursan Dewan Pimpinan Cabang yang dipimpinnya.

Merespon kondisi tersebut, oleh kadernya sendiri Slamet dilaporkan ke DPP PNBK. Sebagai langkah nyata, Kader Partai Nasionalis Bung Karno (PNBK) Kabupaten Tulang Bawang, Lampung mendatangi Kantor DPP PNBK di jalan Penjernihan Nomor 5, Pejompongan Jakarta Pusat guna melaporkan sekaligus menolak praktek politik dinasti yang terjadi di DPC PNBK Tulang Bawang tersebut.

"Kami memandang ada ketidakbenaran dalam kepemimpinan Slamet Zulkarnain di PNBK Tulang Bawang. Pasalnya, selama ini saat ada pergantian pengurus, PAC tidak pernah dilibatkan meski selama ini kerja keras mereka berhasil mendudukkan dua kadernya di DPRD Tulang Bawang," terang Pardi dari PAC Menggalang Tulang Bawang, Kamis (14/6/2012).

Kedua, tambah Pardi, Slamet Zulkarnain juga diketahui merangkap jabatan di Partai Demokrat. Selain itu, Slamet membangun politik dinasti dengan memasukkan istri, anak dan keluarganya kedalam jajaran pengurus.

"Maka untuk itu kami hanya ingin minta Ketua Umum DPP PNBK Eros Djarot untuk memberi penjelasan seputar praktek politik dinasti yang terjadi di PNBK Tulang Bawang," imbuh Pardi.

Pardi menilai hal tersebut sangat bertentangan dengan pandangan yang selama ini didengungkan Eros Djarot yang menolak tegas terhadap praktek politik dinasti di Partai Politik. Untuk itu, Pardi berharap Eros Djarot bisa bersikap soal politik dinasti ini yang terjadi di partainya sendiri tersebut.