Tidak Undang Anas, SBY Tak Demokratis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Agenda mengumpulkan seluruh deklarator dan DPD Partai Demokrat se-Indonesia yang dilakukan SBY mendapat kritikan. Pasalnya, upaya tersebut dianggap sebagai wujud tidak menggunakan cara-cara demokratis dalam menengahi sebuah konflik internal partai.

Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro melihat langkah yang diambil SBY itu, secara struktural dan organisatoris, adalah tidak benar karena ada jenjang kepengurusan di dalam partai.

Terkecuali seorang ketua umum berhalangan tetap, menurutnya, tidak ada alasan bagi SBY untuk melakukan pertemuan terkait partai tanpa kehadiran pejabat struktural partainya, khususnya Ketua Umum Anas Urbaningrum.

"SBY itu patron, dia seharusnya ada di atas faksi-faksi yang ada. Kalau ada yang salah, ya bicarakan saja terbuka. Ini demokrasi, semuanya dibicarakan terbuka. Ini bukan eranya otoriter," kata Siti Zuhro di Jakarta, Kamis (14/6/2012).

Seharusnya, kata Siti, sekuat apapun tekanan dari forum deklarator untuk mencopot Anas, peran sentral SBY sebagai dewan pembina harus dikedepankan.

"SBY harus ingat bahwa yang dia lakukan ini akan menjadi pembelajaran dan preseden di masa selanjutnya. Kalau dinilai tak fair, nanti akhirnya akan terlihat bahwa Anas dizalimi," kata Siti.

Dia mengatakan sekecil apapun itu, yang pasti Anas sebagai ketua umum, sudah pernah memberikan darma bakti ke partai. Kalaupun dia memiliki kesalahan, seharusnya SBY terbuka mau membicarakan bersama.

Sementara cara SBY bertemu jajaran DPD dan forum pendiri partai justru terkesan berniat tidak melibatkan jajaran pengurus yang sah.

"Ujungnya hendak memberi kesan ke publik, bahwa ada pengurangan fungsi dan peran ketua umum. Jadi sudah ada peminggiran yang sangat disengaja. Kalau demokrasi itu biasanya komunikasi dua arah. Kalau mampet seperti ini, ya namanya era otoriter," tegas Siti.

Lebih lanjut, dia menilai SBY terlalu berlebihan karena langsung turun tangan dengan tujuan memberikan 'penalti' kepada Anas.

Baca Juga: