Mendag Akan Cari Tahu Alasan Jepang Seret RI ke WTO

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Andri Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengungkapkan akan mencari tahu latar belakang pemerintah Jepang yang menyeret Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait dengan kebijakan larangan ekspor bijih mineral, termasuk nikel.

Langkah komunikasi pun akan dilakukan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dan alasan yang diungkapkan Pemerintah Jepang tersebut.

“Tentunya kita akan cari tahulah latar belakangnya apa. Apa ini hanya karena postur kebijakan untuk mengenakan Bea Keluar (BK) secara umum saja terhadap mineral atau ada mineral-mineral khusus. Jadinya untuk sementara kita akan melakukan penggalian lebih dalam mengenai motif dan alasannya,” ungkap Gita, Jakarta, Rabu (13/6/2012).

Atas hal itu, Gita mengatakan pihaknya masih dalam tahap mencari tahu benar apa tidak, dan alasan pemerintah negeri matahari terbit tersebut.

Pun demikian, Pemerintah akan menjalankan mekanisme yang bisa digunakan untuk bisa menyelesaikan masalah ini secara bilateral.

“Tentunya salah satu mekanismenya adalah WTO, dan kalaupun di WTO, kita juga sudah ada orang-orang di sana, dubes WTO kita, juga para dirjen terkait, juga sudah siap.”

“Tetapi kalau bisa diselesaikan komunikasikan di luar mekanisme ini ya itu juga kita akan lakukan, ya tentunya untuk sementara ini masih sangat terelemenary,” jelasnya.

Lebih lanjut, ditegaskan Gita, bahwa pemerintah Indonesia tetap konsisten menerapkan Undang-undang (UU) Minerba tahun 2009 agar 2014 mendatang hilirisasi tambang dilaksanakan sepenuhnya.

Ia melanjutkan sampai sekarang pada kenyataannya pembangunan smelter untuk menjadikan nikel untuk industri masih minim sekali. Hal inilah ditegaskan, justru mau mengembangkan hilir di dalam negeri.

Pemerintah Jepang mengancam menyeret Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait dengan kebijakan larangan ekspor bijih mineral, termasuk nikel. Sikap ini dilakukan karena Jepang merupakan negara kedua terbesar pengguna nikel di dunia.

"Langkah-langkah sepihak di Indonesia itu tidak sesuai dengan aturan WTO," kata Takayuki Ueda, Direktur Umum Industri Manufaktur Departemen Perdagangan Jepang, Senin (11/6/2012). Rencananya Indonesia akan melarang ekspor mineral tambang mentah pada tahun 2014.

Menurut Ueda, Pemerintah Jepang akan berusaha menempuh jalan negosiasi sebelum memutuskan untuk menyeret Indonesia ke markas besar WTO di Geneva, Swiss.

Selain melarang ekspor bijih mineral tambang, Indonesia juga menerapkan bea keluar (BK) ekspor sebesar 20 persen.