La Sina : Kejati Pasti Akan Telusuri Temuan LHP BPK
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim pasti akan menelusuri Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriks
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Doan Pardede
TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim pasti akan menelusuri Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap 33 perusahaan tambang yang ada di Samarinda. Demikian dikatakan Dekan Fakultas Hukum Dr. La Sina, SH, M.Hum ketika ditemui di ruangannya, Selasa (12/6/2012).
"Aduan masyarakat saja di tindaklanjuti Kejati. Apalagi temuan BPK, temuan sebuah lembaga pemerintah. Apalagi ada indikasi kerugian negara dari royalti dan iuran tetap. Tembusannya pasti sudah sampai kepada Kejati dan menunggu waktu untuk ditelusuri. Laporan masyarakat saja kan faktanya bisa karena kecewa, sakit hati tapi ditindak lanjuti. Apalagi ini temuan BPK, tidak ada istilah kecewa, tapi berdasarkan bukti adanya kerugian negara," kata La Sina.
Dan juga menurutnya, laporan BPK bisa digunakan sebagai acuan hukum membawa kasus ini ke ranah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
"Bisa jadi acuan. Kalau tidak dari hasil temuan BPK, darimana lagi kita menemukan ada pelanggaran hukum terhadap pelaksanaan keuangan negara. Kan dari temuan BPK itu. Oleh karena itu kita berharap, agar temuan BPK itu ditindaklanjuti jangan sampai tidak. Urusan nanti fakta hukumnya sepeti apa, itu nanti kemudian. Tapi itu harus dilaksanakan dulu," katanya.
Seperti diketahui, dalam LHP BPK terdapat 27 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) kurang membayar Iuran Tetap tahun 2010 sebesar Rp 393,730,993,34 dan 9 pemegang IUP Operasi Produksi (OP) kurang membayar Royalti sebesar Rp 9,572,030,062,45 dan USD 2,115,610,69 ( atau total seluruhnya sekitar Rp 30 miliar).
"Kita juga berharap, pansus (panitia khusus LHP BPK DPRD Samarinda) itu terus bekerja jangan sampai berhenti. Ini kan menyangkut masyarakat. Sekali lagi, temuan BPK harus ditindaklanjuti. Apalagi nilainya besar, kalau dihitung, untuk membangun Samarinda ini saja bisa lebih," katanya.
Baca juga:
- Balikpapan Tidak Terbitkan IMB di Kawasan Rawan Banjir
- Polres Kutim Larang Industri Mengantre di SPBU
- Bensin Eceran di Tanjungredeb Jadi Rp 6.000/Liter
- Ekspos Kasus Gedung Arsip Tunggu Hasil Tim Teknis
