Salang: Panja Hambalang Bagian Skenario Komisi X

TRIBUNNWS.COM, JAKARTA - Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) menangkap kejanggalan dengan pernyataan sejumlah anggota Komisi X DPR RI yang tidak mengetahui perubahan proyek Hambalang menjadi program tahun jamak (multi years) dengan anggaran Rp 1,2 triliun.

Sebab, anggota Komisi X sendiri terlibat dalam rapat persetujuan kucuran anggaran proyek tersebut mulai Rp 125 miliar hingga sekitar Rp 600 miliar. Diduga hal itu bagian skenario dari Komisi X.

Demikian disampaikan Koordinator Formappi, Sebastian Salang, di Jakarta, Sabtu (9/6/2012).

Menurut Sebastian, sangat tidak masuk akal jika Komisi X mengaku tidak tahu tentang perubahan proyek dari single years menjadi multi years. Sebab, mustahil ada anggaran yang bisa lolos tanpa sepengetahuan DPR.

"Dibuka saja. Soal multi years, kalupun itu dibahas setiap tahun, pertanyaannya sekarang, anggaran yang keluar sudah sampai Rp 600 miliar lebih, pertanyaannya kenapa anggaran sudah keluar begitu banyak kalian tidak memahami kalau itu sudah masuk ke multi years," kata Sebastian.

Bagi Sebastian, pembentukan Panitia Kerja Hambalang dari Komisi X yang berniat menelusuri kejanggalannya sendiri adalah bagian dari skenario guna menutup-nutupi informasi terkait proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tersebut.

"Karena itu saya mengatakan bahwa pembentukan panja untuk hambalang itu hanya sebagian skenario untuk mengelabuhi informasi," kata Sebastian.

Sebastian mendukung jika Komisi X membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna penyelidikan pelanggaran proyek Hambalang. Sebab, ada konflik kepentingan jika Panja dilanjutkan.

"Kalau mau buat Pansus dengan melibatkan komisi-komisi yang lain dari beberapa saksi, dan bongkar. Tapi, kalau Panja itu hanya dibentuk oleh Komisi X, lah wong mereka pelakunya, bagaimana bisa mereka membuka," kata Sebastian.

Bagi Sebastian, Panja adalah bagian dari drama Komisi X. "Jadi, ini drama-drama yang sebetulnya publik enggak perlu pusing, enggak perlu serius menganalisis. Publik juga tahu ini bagian dari drama yang sekedar menutupi informasi yang sebenarnya," imbuhnya.

Berkaca dari kasus korupsi M Nazaruddin, Sebastian menduga kasus Hambalang ini juga bagian dari permainan partai politik (parpol).

"Kalau kita mengacu pada pengalaman kasus Nazaruddin, informasinya kan mengalir ke parpol. Jadi, memang korupsi-korupsi yang terjadi itu secara tidak langsung juga mengarah ke sana. Cuma praktiknya tidak bisa vulgar. Misalnya, si A mendapat duit dari kontraktor dan langsung diserahkan ke parpol. Ada mekanisme pencuciannya sehingga masuk ke parpol, jadi aman," tuturnya.

"Misalnya Nazaruddin, dia mengaku menyetor Rp 1 setiap bulan ke parpol, tapi apakah partai tahu jika uang itu hasil kkorupsi? Belum tentu. Tapi kan Nazaruddin dianggap menjadi dewa yang bisa membiayai partai waktu itu. Soal sumbernya dari mana, partai yang enggak tahu. Jadi itu soal pencuciannya. Itu yang selama ini terjadi. Karena itu, ini harus dipertegas, pendanaan partai itu sumbernya dari mana?" tandasnya.

Baca Juga: