BBM Langka di Kalimantan
PDIP Dukung Pemerintah Atasi Krisis BBM di Kalimantan
Fraksi PDI Perjuangan di Komisi VII DPR, mendukung pemerintah mengambil langkah darurat guna memenuhi kebutuhan BBM di Kalimantan.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan di Komisi VII DPR, mendukung pemerintah mengambil langkah darurat guna memenuhi kebutuhan BBM di Kalimantan.
Demikian disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan Daryatmo, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/5/20122).
Menurut Daryatmo, pemerintah harus segera menyelesaikan kekurangan kuota BBM di Kalimantan, karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Ia khawatir jika masalah kelangkaan BBM di Kalimantan tidak diselesaikan, maka akan menggambarkan sebuah kondisi yang menyedihkan dari Indonesia.
"Masyarakat tidak boleh dirugikan. Pemerintah harus cari jalan. Kami akan dukung jalan yang akan dibuat dengan sangat kritis, tapi kebutuhan BBM harus dipenuhi," kata Daryatmo.
Sistem distribusi BBM di Kalimantan mengalami gejolak, akibat kelangkaan yang terjadi dalam kurun waktu enam bulan terakhir.
Minimnya kuota untuk Kalimantan, dinilai menjadi penyebab utama terjadinya stagnasi dan kerugian ekonomi di wilayah tersebut.
Hal ini mengundang reaksi keras dari para gubernur di Kalimantan, termasuk ancaman tidak akan mengirim hasil tambang dari daerah masing-masing, jika pemerintah pusat tidak memenuhi permintaan penambahan kuota BBM bersubsidi.
Akhir pekan lalu, warga Kalsel mulai melakukan aksi blokade jalur sungai yang dilalui tongkang batu bara ke luar daerah di perairan Barito. Aksi ini dilakukan sebagai aksi protes terhadap pemerintah pusat, menyusul krisis energi di daerah tersebut.
Menurut Daryatmo, BBM secara peraturan bisa dibatasi. Namun, dalam realisasinya BBM tidak bisa dibatasi, mengingat barang tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Masa dibatasi. Sementara konsumsi energi per tahun menjadi indikator bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Kalau ini dibatasi, menjadi istilah yang salah," tuturnya.
Daryatmo menjelaskan, fraksinya telah memperkirakan kelangkaan BBM, saat penyusunan APBN 2012 bersama BPH Migas.
"BPH Migas memperkirakan 41 juta kiloliter dari kenyataan 41,76 kiloliter. PDIP mengusulkan 43 juta kiloliter," paparnya.
Dengan ditetapkannya kuota BBM bersubsidi untuk Kalimantan, lanjut Daryatmo, maka pemerintah dipersilakan melakukan pengendalian.
"Tapi, jangan dibatasi yang berkaitan dengan transportasi," cetusnya. (*)
BACA JUGA
