Warga Kalsel Bakal Blokir Alur Sungai Angkutan Batubara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana empat gubernur se Kalimantan melarang  produksi batubara yang dihasilkan pulau tersebut keluar daerah didukung Forum Peduli Banua Kalimantan Selatan (FPB Kalsel) di Jakarta. FPB Kalsel bahkan akan memblokir semua alur sungai yang menjadi pintu keluar masuknya emas hitam ini.

Hal ini terungkap saat silaturrahmi Pemuda Kalimantan Selatan Jabodetabek di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (10/5/2012). Dalam silaturrhami tersebut, tampak hadir beberapa tokoh muda asal Kalsel, di antara Fadjroel Rachman, Gusti Farid Hasan Aman (anggota DPD),  MS Siddiq PhD (aktivis Jaringan Intelektual Muda Kalimantan/Jimka) dan sejumlah aktivis lainnya.

"Masyarakat Kalsel sangat mendukung keputusan gubernur se Kalimantan melarang batu bara keluar itu. Kami akan melakukan pemblokiran alur sungai supaya tidak ada batubara yang bisa keluar Kalsel," kata Ketua FPB Banua Kalsel, Gusti Nurpansyah kepada wartawan

Alumnus Fisip Unlam Banjarmasin ini mengatakan, aksi pemblokiran ini akan dilakukan menjelang batas waktu yang diberikan keempat Gubernur Se-kalimantan berakhir, yaitu 31 Mei 2012 mendatang.

Di tempat yang sama, anggota Komisi III DPR RI asal Kalsel, H Aditya Mufti Arifin menyatakan sangat mendukung dengan rencana yang dilakuka FPB Kalsel tersebut. Ovi, demikian Aditya biasa disapa mengatakan langkah itu tepat demi mendapatkan perhatian terhadap keberimbangan suplai energi kepada masyarakat di daerah.

Politisi PPP ini menggambarkan, bagaimana susahnya mendapatkan energi listrik di Kalsel yang notabene adalah penghasil energi. Padamnya listrik harus dirasakan warga setiap hari. Sementara, daerah penerima batubara asal Kalsel justru tak merasakan kepedihan ini.

"Bayangkan saja, di Jakarta ini mana ada SPBU yang antre panjang.  Sementara di Kalsel, listrik mati tiap hari. Padahal, energi itu berasal dari Kalimantan," kata Ovi.

Menurut Ovi, banyak sumber daya alam asal Kalimantan yang disumbangkan untuk Indonesia, namun masyarakat justru tak mendapatkan manfaatnya. Minyak, gas hingga kayu hutan yang dibawa ke luar daerah hanya menyisakan derita.

"Sekarang, masyarakat tinggal mendapatkan banjirnya yang terjadi setiap tahun. Kini batubara pula dikeruk, tapi energi di Kalimantan tak kunjung mendapat perhatian," tegasnya.

Rencananya, aksi pemblokiran tidak hanya dilakukan di Kalsel. Direktur Eksekutif Walhi, Berry Nahdian Furqan menambahkan pihaknya sedang melakukan konsolidasi dengan komponen masyarakat lain di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Menurut Berry tuntutan ini sebagai bentuk pembangkangan. "Akan ada pembangkan yang lebih keras dilakukan masyarakat jika pemerintah tidak memberikan perhatian terhadap masyarakat Kalimantan secara adil," kata Berry sambil mengingatkan kepada keempat Gubernur untuk konsisten dengan tuntutannya..