Eli Salomo Pimpin Gerakan 98 Rebut 2019

Dikirimkan oleh Aktivis 98

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eli Salomo mengungkapkan alasan kenapa Aktivis 98 harus merebut kekuasaan pada 2019.

Menurut aktivis dari Kampus ISTN Jakarta ini, langkah tersebut diambil semata untuk menyelamatkan Indonesian dream yang sudah digadang-gadang sejak Aktivis ’98 dari seluruh Indonesia bergerak mengkritisi kekuasaan Soeharto.

“Kami memiliki keinginan agar Indonesia benar-benar bisa menjadi bangsa dan negara yang berdaulat di Bidang Politik, mampu Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan,“ ungkap Eli Salomo, aktivis yang turut serta mendirikan Komunitas Mahasiswa Se-Jabodetabek alias Forkot.

Baca: Apresiasi Solidaritas ASEAN untuk Indonesia, Presiden Jokowi: Dukungan Anda Membuat Kami Kuat

Ketiga eksistensi di bidang politik, ekonomi dan kebudayaan itu, tambah Eli itu sudah diperjuangkan pada masa Presiden Soekarno, namun munculnya Peristiwa 1965 telah memangkas langkah para founding fathers untuk mewujudkannya.

“Ini mengakibatkan upaya menyelesaikan Revolusi Indonesia untuk mengubah mentalitas warisan penjajah menjadi manusia merdeka, dan mulia gagal. Kepemimpinan Soeharto justru mengembalikan mentalitas terjajah itu. Bangsa Indonesia dijadikan bangsa kuli. Rakyat  benar-benar hanya dijadikan obyek kebijakan kekuasaan tanpa diberikan ruang partisipasi dalam pembuatan kebijakan,” papar Eli Salomo.

 “Pemerintahan rezim Soeharto telah membungkam hak-hak politik rakyat, mendiskriminasi ekonomi dan kebijakan pembangunan ekonominya menciptakan kesenjangan yang tajam antara si kaya dan si miskin. Kasus pelanggaran HAM di Lampung, kasus haur koneng, kasus Waduk Kedung Ombo yang berkaitan perampasan tanah dan sawah rakyat untuk pembangunan waduk, termasuk penembakan warga dalam kasus Waduk Nipah, Madura, operasi politik berkedok dukun santet di Tapal Kuda, Jawa Timur, merupakan fakta kejahatan HAM yang tak terbantah,” ungkap Eli Salomo.

Eli Salomo menambahkan, 4 mahasiswa Universitas Trisakti, dan juga 6 orang mahasiswa yang ditembak mati dalam aksi demonstrasi di Semanggi, Jakarta Pusat pun termasuk di dalamnya.

Baca: Lima Usulan Presiden Jokowi dalam ASEAN Leaders Gathering 2018

Akibat kekuasaan tanpa kontrol, kata Eli Salomo, abuse of power penyalahgunaan kekuasaan dilakukan Soeharto pun tak terbendung, Soeharto betul-betul lupa bahwa Indonesia merupakan negara demokratis dan memiliki tujuan nasional. Soeharto secara terus menerus membangun kekuasan yang bersifat sangat mempersonal. Indonesia yang merupakan Republik dikelolah seolah sistem kerajaan.

Korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn)-pun merajalela dari tingkat pusat hingga daerah. Keadaan ini yang melatar belakangi munculnya krisis multidimensi yang menjadi alasan Angkatan 98 bergerak pada masa itu.

Permasalah itu menjadi perhatian Presiden Ir Joko Widodo. Beliau menangkap pentingnya merevitalisasi tiga eksistensi bangsa dan negara Indonesia tersebut sebagai jawaban terhadap persoalan bangsa saat ini.

Baca: Rupiah Terus Melemah, Prabowo Subianto: Kita Tambah Miskin

Berangkat dari ketiga bidang yang diturunkan dari konsep Trisakti-nya Presiden Pertama RI, Ir Soekarno, pada 2014 mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk melakukan gerakan revolusi mental melalui program Nawacita.

“Kami melihat langkah tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan Indonesian Dream. Yaitu Indonesia yang memegang teguh konsensus kebangsaan sebagai kesepakatan final. Kemudian Presiden Joko Widodo juga merevitalisasi Konsep Trisakti Soekarno dalam bentuk Nawacita. Itu sungguh membangun harapan kepada kami para aktivis, juga kepada generasi milenial atau para remaja yang nantinya akan menerima estafet kepemimpinan Indonesia. Kami mendambakan Indonesia yang rakyatnya bermental merdeka, politiknya berdaulat, ekonominya kokoh berdiri di kaki sendiri, dan memiliki kepribadian dalam kebudayaan, “ terang Eli Salomo.

Hal lainnya, kenapa kami menilai Presiden Joko Widodo memiliki impian tentang Indonesia kontemporer yang demokratis, adil, beradab, dan memanusiakan warga negaranya adalah pengakuannya akan Perjuangan Gerakan Mahasiswa 1998.

“Kita harus ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gerakan Aktivis 98 yang pada tahun itu memperjuangkan hadirnya kebebasan berekspresi di Republik Ini, hadirnya kebebasan berpendapat di negara yang kita cintai ini, hadirnya kebebasan pers yang ada di negara kita. Tetapi sekali lagi, kebebasan itu bukan kebebasan yang semaunya. Kebebasan itu bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, karena kita diikat oleh aturan dan konstitusi kita,” kata Presiden Joko Widodo dalam Penutupan RNA, 7 Juli 2018, di Jakarta.

Pernyataan tersebut meyakinkan kami untuk mendukung kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk 2 periode. Dukungan itu kami berikan dalam rangka meneguhkan gerakan membangun Indonesian Dream, yaitu Indonesia yang menolak pendekatan kekuasaan model orde baru. Sebaliknya yaitu Indonesia yang demokratis, memegang teguh Pancasila sebagai Konsensus Keindonesiaan yang final, memanusiakan rakyatnya, Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan.

Rembuk Nasional Aktivis 98 Rebut 2019 adalah Komite Kerja yang lahir dari pertemuan para Aktivis 98 se Indonesia pada tanggal 7 Juli 2018 di Jakarta, pada pertemuan nasional tersebut disadari pentingnya membangun kerja kolektif untuk dapat memperjuangkan dan mewujudkan nilai-nilai moral yang menjadi landasan gerak bersama saat tahun 1998, kerja kolektif aktivis 98 ini harus menembus ruang-ruang politik yang saat ini ada dan tidak lagi membiarkan ruang politik tersebut dikuasai oleh politisi yang ingin mengembalikan Indonesia pada masa kelam seperti saat pemerintahan Soeharto.

Rembuk Nasional Aktivis 98 Rebut 2019 akan mengajak kembali ribuan mahasiswa se Indonesia yang saat tahun 98 bersama berjuang menumbangkan rezim Soeharto untuk kembali bersama-sama berjuang yaitu memperjuangan Aktivis 98 yang saat ini akan bertarung pada Pemilu 2019 baik sebagai calon DPR, DPD maupun DPRD.

 “Para Caleg Aktivis 98 yang kami perjuangkan adalah mereka yang menerima semua hasil kesepakatan rembuk nasional aktivis 98 pada 7 Juli 2018,” kata Eli Salomo.

Dukungan tersebut, kata Eli Salomo, bukan hanya untuk memperjuangkan jalan bagi para calon wakil rakyat dari Aktivis 98, melainkan juga untuk memastikan bahwa Indonesian Dream itu bukan hanya dibayangkan.

Bagi aktivis 98 Indonesia dream itu harus diwujudkan dengan melakukan matchvorming untuk memastikan terpilihnya pasangan calon presiden, dan wakil presiden no 1, Joko Widodo & Kiai Ma’ruf Amin.

Dan menggalang dan mempertemukan semua sumber daya politik dan ekonomi untuk meloloskan para calon wakil rakyat dari Aktivis ’98 menjadi anggota dewan perwakilan rakyat di DPR RI, DPRD, dan DPD. 

“Memenangkan Caleg Aktivis 98 pada Pemilu 2019 dan menangkan Jokowi-Kyai Ma’ruf sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024 adalah kelanjutan perjuangan tiada henti kita untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis, adil dan makmur,“ kata Eli Salomo

Mewujudkan Indonesian Dream melalui dua gerakan tersebut berarti menolak kembalinya warisan kekerasan negara, pelanggaran HAM, politisi koruptor, rasisme, ketimpangan, fasisme, dan teror yang direpresentasikan oleh rezim Soeharto.