KEIN: Sektor Kelautan tak Bisa Berdiri Sendiri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menegaskan, arah kebijakan dari sektor perikanan dan kelautan Indonesia harus mengutamakan dan diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat nelayan, pertumbuhan ekonomi dan juga penciptaan lapangan kerja (terutama bagi rakyat kelautan).

Pernyataan tersebut disampaikan Arif dalam diskusi yang diselenggarakan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian di Bali, Kamis (9/3/2017).

Dia menegaskan, pengembangan industri kelautan, terutama harus ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Kondisi saat ini, kata dia, kinerja sektor perikanan yang sudah baik dengan tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, masih menyisakan pekerjaan ruah dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

“Daerah yang memiliki proporsi jumlah rumah tangga perikanan yang besar cenderung memiliki tingkat kemiskinan tinggi,” papar Arif.

Data Badan Pusat Statistik mengungkapkan, misalnya Papua Barat merupakan wilayah dengan proporsi rumah tangga perikanan terbesar di Indonesia, yaitu mencapai 20 persen. Pada periode yang sama, tingkat kemiskinannya mencapai 26,3 persen. Begitu juga yang terjadi di Sulawesi Barat, maupun Kalimantan Timur dan daerah lainnya.

Padahal, Arif melanjutkan, sektor perikanan menjadi sumber penghasilan utama bagi 4 persen total rumah tangga Indonesia. Untuk itulah, ujarnya, pemerintah perlu memberikan perhatian serius. “Inilah mengapa Presiden Jokowi melahirkan konsep Poros Maritim,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Arif mengingatkan bahwa pada dasarnya sektor kelautan tidak bisa berdiri sendiri, karena terhubung dengan sejumlah sektor ekonomi yang ada di darat, misalnya pasar. Jadi ada konektivitas antara wilayah yang berbasis kelautan dan perikanan dengan wilayah darat.

“Jadi strategi pengembangan industri kelautan harus dilihat secara menyeluruh, tidak terpisah antara lain dan alur logistik,” tegasnya.

Strategi kebijakan terkait percepatan industrialisasi perikanan itu, katanya, bisa dilakukan melalui beberapa hal. Pertama, katanya, Percepatan program industrialisasi perikanan yang berbasis konsep supply chain, value chain dan menguatkan pemasaran serta branding di pasar domestik dan global.

Kedua, percepatan juga harus dilakukan melalui pola kemitraan. Misalnya, antara nelayan dan pembudidaya, pelaku usaha mapan dengan nelayan, serta didukun dengan fasilitas pembiayaan yang efisien.

Ketiga, kata Arif, perlu menciptakan model bisnis industri perikanan yang berbasis komoditas terpilih dan nilai tambah, serta terintegrasi. “Jadi melihat strateginya harus komprehensif, bukan hanya melihat dari sisi produksi, tetapi juga dari sisi infrastruktur, pembiayaan, serta lainnya.

“Jangan sampai pertumbuhan di sektor perikanan yang sudah baik, justru tidak dapat dinikmati oleh nelayan,” tegasnya.