TPDI: Jusuf Kalla Harus Bersikap Netral di Pilkada Jakarta

PENULIS: PETRUS SELESTINUS, KOORDINATOR TPDI & ADVOKAT PERADI

TRIBUNNERS - TPDI sangat menyayangkan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menilai bakal calon Gubernur DKI Jakarta Ahok sebagai identik dengan Donald Trump, capres AS dari Partai Republik.

Pernyataan Jusuf Kalla tentang Ahok identik dengan Donald Trump sangat tidak etis, tidak bijak dan sangat berlebihan karena bagaimanapun di satu sisi Jusuf Kalla adalah seorang Wapres, sedangkan pada sisi yang lain Ahok adalah seorang Gubernur DKI Jakarta.

Artinya, dalam memberikan penilaian atau teguran, Jusuf Kalla seharusnya cukup menggunakan pendekatan memanggil Ahok dan menyampaikan kritik, nasihat dll. secara tertutup.

Mengumbar penilaian negatif seorang petahana yang menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur oleh seorang atasan atau pejabat tinggi negara setingkat Wakil Presiden, jelas tidak etis dan bertentangan dengan budaya ketimuran.

Pernyataan Wapres Jusuf Kalla itu juga tidak layak dikemukakan oleh karena pada saat yang bersamaan Polri sedang melakukan proses hukum untuk menyelidiki apakah pernyataan Ahok yang dianggap sebagai penistaan agama itu masuk dalam kategori tindak pidana atau bukan.

Karena itu TPDI berpendapat bahwa pernyataan Jusuf Kalla yang menyamakan Ahok dengan Donald Trump sebagai upaya menggiring dan memanaskan kembali situasi untuk memojokan Ahok.

Padahal posisi Jusuf Kalla sebagai seorang Wakil Presiden seharusnya lebih bijak dan bersikap netral dalam menanggapi persoalan Ahok dan pihak-pihak yang tidak suka kepada  Ahok.

Dari beberapa pernyataan Jusuf Kalla secara terbuka ke Media, terkait persoalan pilkada memang Jusuf Kalla memperlihatkan sikap ketidaksukaannya terhadap Ahok dan secara terbuka meminta masyarakat lebih baik memilih Anies atau Sylivi karena dua-duanya alumni HMI.

Namun dalam konteks kedudukan Jusuf Kalla sebagai pejabat negara dan seorang Wakil Presiden yang seharusnya berdiri di atas semua paslon dan golongan, cara Jusuf Kalla yang demikian jelas tidak etis karena dianggap sebagai kampanye terselubung bahkan sudah mensiasati UU Pilkada yang melarang pejabat negara ikut berkampanye.

Isu panas soal sara dalam kampanye, ketika Ahok dan non muslim dicap sebagai kafir yang tidak boleh dipilih, Jusuf Kalla justru bersikap diam.

Namun ketika Ahok dianggap mengeluarkan pernyataan yang bersifat melecehkan agama, Jusuf Kalla justru pro aktif bersikap dan sikapnya itu memihak yang oleh sementara kalangan dianggap sebagai sikap memprovokasi.

Oleh karena itu TPDI meminta agar Jusuf Kalla dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang bermakna memojokan salahsatu paslon dan mendukung paslon lain, karena selain posisi Jusuf Kalla adalah Wapres yang harus bersikap netral.