Masyarakat DKI Jakarta Dukung Program Bang Idrus

Ditulis oleh : Amie Oktiviani

TRIBUNNERS - Tingginya angka kesenjangan ekonomi dan rendahnya penyerapan anggaran APBD mengindikasikan Provinsi DKI di bawah kepemimpinan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) tidak bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki.

Menjawab masalah ini, Bang Idrus telah menyiapkan program yang disebutnya Jakarta Keren 1 Miliar 1 RW per Tahun.

Program ini didasari pemikiran bahwa membangun Jakarta harus merata dan dimulai dari level terendah.

"Kota Jakarta memiliki Rukun Warga (RW) sebanyak 2709 dikali 1 milyar hanya 2,709 T belum sampai 5 % dari total APBD DKI 2016. Ini yang akan menjadi penggerak ekonomi masyarakat Jakarta kedepan," tutur Bang Idrus.

Program  ini disambut sangat positif ketika di konfirmasi kepada ketua RW langsung dan ini menjadi solusi yang selama ini pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang tidak terlalu efektif di tingkatan RW dalam hal pembangunan.

“Itu bagus sekali karena betul betul pembangunan fisik dan sosial betul-betul dari bawah. Jadi bisa bergerak dari bawah. Jadi secara langsung dana dari pajak, pbb, dan lain lain bisa di gunakan untuk pembangunan,” Ujar Johar Wira Ketua RW 09 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara

"Jika memang dana ini untuk menunjang program kepengurusan di tingkat RW dimana ada Posyandu, PKK, karang taruna, ada bidang-bidang yang artinya kita bisa mengembangkan dan menjeljahi program-program yang ada di kepengurusan RW, dan ini sangat bagus dan sangat luar biasa. Dan juga perlu disosialisasikan secara matang terhadap program 1 milyar 1 RW pertahun," tutur Andi Pane, Ketua RW 11 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Jakarta Utara.

Dr Enny Sri Hartati Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) menambahkan bahwa, semua penggunaan APBD harus dapat persetujuan dari legislatif tidak hanya atas kemauan eksekutif.

Sehingga jikapun Muhamad Idrus memiliki komitmen tersebut, akan tetap tidak dapat terlaksana jika tidak mendapatkan persetujuan dari DPRD.