Pemerintah Dinilai Diskriminasikan Daerah Gara-gara Proyek Kereta Api Cepat

Ditulis oleh :  Rizki Irwansyah

TRIBUNNERS - Orang nomor satu di Indonesia, Presiden Joko Widodo, belakangan ini disibukan dengan proyek besar kerja sama Indonesia-China, yakni pembangunan kereta api cepat koridor Jakarta-Bandung.

Proyek ini telah diresmikannya pada Kamis (21/1/2016).

Proyek besar kereta api cepat koridor Jakarta-Bandung tersebut, bertujuan untuk menghubungkan kota-kota besar di Jawa dan luar Jawa. Sebagaimana diungkapkan Jokowi melalui akun twitternya.

Seperti yang dilansir di beberapa media, Jokowi menilai, proyek kereta cepat adalah masa depan Indonesia.

Kereta cepat adalah transportasi massal. Kota-kota yang padat penduduknya harus sudah menggunakan modal transportasi ini.

Selain itu, Jokowi juga berpendapat bahwa kereta cepat ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian, baik di wilayah Jakarta maupun Bandung.

Namun, proyek yang direncanakanakan selesai dan bisa beroperasi pada tahun 2019 mendatang tersebut mendapat sorotan negatif dari berbagai kalangan masyarakat. Karena, proyek tersebut hanya akan menjadi beban keuangan negara.

Bagaimana tidak, pinjaman dari Cina sebesar Rp 79 Triliun untuk merealisasikan proyek tersebut harus dibayar dengan cara diangsur selama 60 tahun.

Meninjau Ulang Proyek Kereta Api Cepat

Dibutuhkan hitungan yang efektif untuk meninjau ulang proyek besar tersebut.

Selain akan menambah beban hutang negara yang membuat negara terancam bangkrut, jarak antara Bandung-Jakarta juga terhitung pendek, kurang lebih hanya 144 Kilo Meter.

Selain itu, sarana dan prasarana transportasi Jakarta–Bandung sekarang ini sudah sangat memadai dan lebih murah.

Baik menggunakan kereta api biasa, maupun bus yang melewati jalan tol dan jalan alternatif lainnya.

Juga, tiket kereta cepat Jakarta - Bandung tidak ekonomis bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenghasilan tiga juta Rupiah per-bulan.