Pendidikan GOTOPIK
RUU Pemilu
-
Mardani Ali Sera: Jangan Bahas RUU Pemilu Buru-buru, Itu Sifat Setan
Mardani Ali Sera nilai pembahasan revisi UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tak boleh ditunda dan tidak boleh buru-buru.
-
Tunggu Kajian Ahli Terkait Putusan MK, Dasco Ungkap DPR Belum Bahas RUU Pemilu pada Masa Sidang Ini
Dasco mengungkapkan, hingga saat ini Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) belum dibahas secara resmi dalam sidang DPR.
-
Usul Sumber Dana Pilkada sama Seperti Pemilu dari APBN, Ketua KPU: Agar Semua Daerah Seimbang
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin menjelaskan ihwal adanya perbedaan sumber dana pemilu dan pilkada.
-
Ingatkan Bahaya Mafia Demokrasi, Rahmat Saleh: RUU Pemilu Harus Batasi PSU
Revisi undang-undang Pemilu harus mampu membatasi potensi terjadinya PSU karena jadi ajang bisnis mafia demokrasi.
-
Pimpinan Komisi II DPR Sebut RUU Pemilu Bukan Dibahas di Baleg
Revisi UU Pemilu menjadi prioritas utama di Komisi II DPR, dibahas di komisi II bukan di Baleg DPR.
-
Revisi UU Pemilu Harus Cepat Rampung agar Aturan Tidak Dipengaruhi Kepentingan Politik
Pakar hukum tata negara, Feri Amsari mendorong Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu segera rampung sebelum tahun kontestasi politik lima tahunan.
-
Menkumham Sebut Pemerintah Sepakat RUU Pemilu Ditarik dari Prolegnas 2021
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah sepakat menarik Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) dari daftar Prolegnas 2021.
-
Partai Demokrat Belum Berubah Sikap terkait Revisi Undang-Undang Pemilu
Partai Demokrat belum pernah berubah sikap dan pandangan terkait revisi UU No.7/2017 tentang Pemilu dan revisi UU No. 10/2016 tentang Pilkada.
-
PDIP Tetap Ingin Pilkada pada 2024, Tapi Buka Peluang Revisi UU Pemilu
PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan keinginan agar Pilkada tetap digelar pada 2024 mendatang bersamaan dengan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif
-
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Tidak Berniat Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada
Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah, yang sudah baik ya
-
Perludem Pertanyakan Urgensi 271 Daerah Diisi Penjabat Selama 1-2 Tahun Jika RUU Pemilu Tak Dibahas
Dengan tak direvisinya UU Pemilu, hal itu akan membuat kemungkinan 271 daerah di 2022 dan 2023 bisa dijabat oleh penjabat (Pj) menguat.
-
Perludem Sayangkan Komisi II Sepakat Tak Lanjutkan Bahas RUU Pemilu: Banyak yang Perlu Dibenahi
Komisi II telah sepakat tidak akan melanjutkan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.
-
Setuju Tak Lanjutkan RUU Pemilu, PSI : Silakan Diubah Setelah Diterapkan 4 Sampai 5 Kali Pemilu
Ke depan PSI mengharapkan UU Pemilu diubah karena alasan kebutuhan objektif dan menyangkut kepentingan yang lebih besar, bukan kepentingan politik.
-
Perindo Setuju Pembahasan RUU Pemilu Distop: dari Awal Diarahkan ke Sistem Kartel Politik
Sepakat dengan keputusan Komisi II DPR, Perindro katakan sejak awal partainya memang tidak menghendaki revisi UU Pemilu.
-
PKS : Kami Tetap Istiqomah Ingin Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya tetap menginginkan pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan.
-
Jika Pemilu Serentak 2024, Demokrat Tegaskan Demokrasi Indonesia Berjalan Mundur
pemaksaan keserentakan pemilu di 2024 dapat membuat demokrasi di Tanah Air berjalan mundur dan bukannya maju ke depan.
-
Revisi UU Pemilu Penting dalam Rangka Memperkuat Kualitas Demokrasi
Azis Syamsuddin menyebut, revisi UU Pemilu penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
-
Ini Alasan NasDem dan Golkar Tak Ingin Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu
Partai NasDem dan Golkar telah mengambil sikap untuk tidak meneruskan pembahasan RUU Pemilu yang diusulkan Komisi II DPR.
-
Pengamat : Kalau Bukan Perintah Jokowi, NasDem dan Golkar Tak Balik Badan Soal RUU Pemilu
Pengamat sebut ada ada peran Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait sikap balik badan Partai NasDem dan Golkar dalam menyikapi RUU Pemilu.
-
Partai NasDem Tidak Dukung Revisi Undang-Undang Pemilu
Oleh karenanya, Surya Paloh mengarahkan agar partainya tidak mendukung adanya Revisi Undang-Undang Pemilu.
-
Legislator PAN: Draf RUU Pemilu Masih Prematur
Guspardi Gaus menyatakan, pasal-pasal yang ada dalam draf Revisi Undang-Undang Pemilu masih bisa berubah.
-
Zulhas: Belum Tentu Revisi Undang-Undang Pemilu Lebih Baik
(PAN) meminta semua pihak untuk fokus mengendalikan pandemi Covid-19, dibanding melakukan revisi Undang-Undang Pemilu.
-
Persyaratan Caleg-Capres Minimal Lulusan S1, Perludem: Pendidikan Politik Juga Penting
Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menyambut baik dan mendukung persyaratan tersebut.
-
Pengamat: Jika Caleg dan Capresnya Masih SMA Justru Lucu
syarat itu juga dapat mendorong masyarakat untuk mengenyam pendidikan hingga paling tinggi, tidak berhenti hingga sekolah menengah atas saja.
-
Pengamat: Caleg dan Capres Minimal Lulusan S1, Tak Bisa Ditawar
Adi pun menilai seharusnya para calon anggota legislatif hingga calon presiden minimal wajib berpendidikan strata 1 (S-1).
-
NasDem Ingin KPU Independen, Tak Boleh Diisi Orang Parpol
Fraksi Partai NasDem menginginkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi lembaga yang independen, tanpa diisi orang-orang partisan.
-
Caleg-Capres Minimal Lulusan Pendidikan Tinggi, di Draf RUU Pemilu Komisioner KPU Kota Minimal SMA
Syarat itu berlaku bagi calon anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur, DPR, hingga Presiden dan
-
PKS: Jangan Ada Aturan Calon Kepala Daerah Harus Anggota Parpol
(PKS) tidak setuju dengan aturan calon kepala daerah yang maju sebagai peserta Pemilu, harus menjadi anggota partai politik (Parpol).
-
Caleg-Capres Minimal Lulusan Pendidikan Tinggi, Gerindra: Syarat Ijazah Itu Kuno Tak Relevan Lagi
Dalam Pasal 182 ayat (2) disebutkan calon anggota DPR hingga presiden minimal harus memiliki pendidikan tinggi atau sederajat.
-
Eks Jubir Angkat Bicara Soal Pelarangan Mantan HTI Ikut Pemilu
Ismail menyatakan, berdasarkan putusan Menkumham tahun 2017, status BHP (Badan Hukum Perkumpulan) HTI memang telah dicabut.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved