Pendidikan GOTOPIK
Revisi UU KPK
-
Legislatif Review & Judicial Review, Alternatif Penyelesaian Polemik UU KPK Selain Perpu
Opsi legislative review dapat dilakukan sebagai langkah konstitusional untuk merubah ketentuan – ketentuan bermasalah dalam revisi UU KPK.
-
Jokowi Disarankan Segera Keluarkan Perppu KPK
Hasil survei LSI menunjukkan bahwa 76,3 persen dari responden yang mengetahui UU KPK hasil revisi, setuju Jokowi menerbitkan Perppu KPK.
-
PDIP Tolak Perppu, Lebih Baik Melalui Judicial Review
Namun, the ruling party yakni PDI Perjuangan di DPR tetap meminta agar Jokowi tidak mengeluarkan Perppu.
-
Basaria Panjaitan Anggap Wajar Ada Typo di Draf UU KPK
Presiden Jokowi belum meneken Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru karena ada kesalahan penulisan.
-
Relawan Jokowi Minta Tak Ada Intervensi Terkait Desakan Penerbitan Perppu KPK
ReJo menilai, saat Menteri Sosial Idrus Marham dijadikan tersangka oleh KPK di kasus suap, Jokowi juga tidak melakukan intervensi.
-
Mantan Ketua MK: Mana Mungkin Presiden Dimakzulkan Karena Terbitkan Perppu
Hamdan Zoelva, mengatakan Presiden Joko Widodo mempunyai kewenangan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
-
Jokowi Disarankan Tidak Ragu Terbitkan Perppu KPK
Hasil survei LSI menunjukkan bahwa 76,3 persen dari responden yang mengetahui UU KPK hasil revisi, setuju Jokowi menerbitkan perppu KPK.
-
SAPMA Pemuda Pancasila Dukung Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK
SAPMA PP mendukung berbagai upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
-
PDIP: KPK Masih OTT Tandanya Tidak Ada Kekosongan Hukum
Bambang Pacul tidak setuju apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.
-
Pengamat: Jokowi Tidak Perlu Ragu Terbitkan Perppu KPK
Hasil survei LSI menunjukkan bahwa 76,3 persen dari responden yang mengetahui UU KPK hasil revisi, setuju Jokowi menerbitkan perppu KPK.
-
Pegiat Antikorupsi: Tuntutan Publik, Jokowi Perkuat KPK dengan Cara Terbitkan Perppu KPK
Dia yakin publik akan berada di belakang Presiden Jokowi untuk menyelamatkan KPK dari upaya pelemahan yang dilakukan oleh elite-elite politik.
-
Tanggapi Survei LSI soal Perppu KPK, Legislator PPP: Tak Patut Diikuti
Menurut Ketua Fraksi PPP Arsul Sani, Perppu merupakan opsi terakhir dari kemungkinan pilihan yang ada.
-
Elite PKS: Survei Perppu KPK Tegaskan Publik Tolak UU KPK Hasil Revisi
Melalui hasil survei ini, imbuh dia, publik mengapresiasi kinerja lembaga antirasuah. Sehingga mendapat dukungan dari publik.
-
Wakil Ketua DPR Nilai Tidak ada Kekosongan Hukum untuk Terbitkan Perppu KPK
Meskipun demikian, pihaknya kata Aziz menunggu sikap presiden apakah akan mengeluarkan Perppu itu atau tidak.
-
Supratman: DPR Tidak Bisa Mengintervensi Perppu
Ia tidak ingin berandai-andai soal perpu itu karena belum mengetahui apa isinya. Publik hanya menduga soal penundaan dan sebagainya.
-
Beredar Hoaks Ahok dan Antasari Dipilih Jadi Dewan Pengawas KPK, Ini Kata Politikus PDIP
Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai konten semacam itu merupakan informasi palsu atau hoaks.
-
Hentikan Ketegangan, PKS Minta Jokowi Dengarkan Suara Rakyat Untuk Terbitkan Perppu KPK
Perppu KPK, menurut Suhud, juga bisa jadi momentum yang tepat presiden Jokowi untuk membuktikan kepada masyarakat terkait komitmennya dalam pemberanta
-
Petinggi PPP: Presiden Tak Akan Berkonflik dengan DPR Soal Perppu KPK
Parpol pendukung Jokowi sepakat menolak Presiden menerbitkan Parppu dapat diartikan bahwa Perppu merupakan opsi terakhir.
-
Arief Pouyono, Gerindra: Revisi UU KPK Pesanan Para Bandit Pencuri Uang Negara
Penegasan itu disampaikan Arief Poyuono ketika ditanya mengenai ultimatum mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menerbitkan Perppu KPK.
-
Survei Tentang Perlunya Perppu KPK Jadi Pertimbangan DPR, Tapi Bukan Penentu
"Itu kita ambil poinnya adalah bahwa survei itu jadi bahan pertimbangan, tapi saya bukan jadi bahan penentu," kata Arsul Sani tentang isi survei LSI.
-
Tanggapi Hasil Survei LSI soal Perppu terhadap UU KPK, PDIP Minta Jokowi Jangan Diprovokasi
Dia mengatakan, penolakan terhadap UU KPK hasil revisi sebaiknya diajukan melalui MK, bukan dari Perppu
-
Survei LSI Sebut 76 Persen Publik Setuju Perppu KPK, PDIP: Negara Ini Bukan Berdasarkan Polling
Survei yang dipublikasikan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan 76,3 persen publik setuju Presiden menerbitkan Perppu KPK.
-
Tanggapi Perppu Penangguhan UU KPK Hasil Revisi, Gerindra: Itu Domainnya Presiden
"Ya tanya saja sama presiden jangan tanya sama kita lagi, kan domain Perppu ada di presiden, silakan tanya sama Pak Jokowi," katanya
-
Kata Pakar Hukum: Presiden Bisa Dimakzulkan Karena 6 Hal Ini, Penerbitan Perppu Tidak Termasuk
Dari enam hal itu, tidak ada satu poin pun yang menyebutkan bahwa penerbitan Perppu oleh Presiden bisa menyebabkan pemakzulan
-
Pengesahan UU KPK Hasil Revisi Hanya Dihadiri 80 Orang, MAKI Bakal Ajukan Gugatan ke MK
MAKI akan melakukan uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.
-
Hasil Survei LSI: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Presiden Jokowi Masih Tinggi
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbilang masih cukup tinggi.
-
Hasil Survei LSI: Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Presiden dan KPK Tinggi, DPR Sebaliknya
Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukan kepercayaan publik terhadap Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih tinggi.
-
Hasil Survei LSI: 76,3 Persen Publik Setuju Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei nasional terkait respons publik terhadap Rancangan Undang-Undang KPK yang sudah disahkan DPR RI.
-
YLBHI: Penerbitan Perppu KPK Tidak Akan Runtuhkan Wibawa Presiden
Muhammad Isnur mengatakan penerbitan Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan meruntuhkan kewibawaan Presiden Jokowi.
-
Pakar Hukum Tata Negara: Perppu Belum Penuhi Syarat untuk Diterbitkan
Fahmi Bahcmid berpendapat, langkah paling tepat menyikapi terbitnya UU KPK adalah mengajukanuji materi atau judicial review ke MK
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved