Pendidikan GOTOPIK
Revisi UU KPK
-
Akademisi Nilai Langkah Paling Tepat Revisi UU KPK Melalui Judicial Review
Perihal mengajukan gugatan melalui JR merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan dijamin oleh konstitusi.
-
Gelar Rembuk Hukum Nasional, KNPI Fasilitasi Gagasan Mengenai UU KPK dan RKUHP
Kegiatan yang dimoderatori oleh Fernando Yohanes tersebut dihadiri sejumlah perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Sejabodetabek.
-
4 Fakta UU KPK Hasil Revisi Resmi Berlaku Jadi UU Nomor 19 Tahun 2019 hingga Dinilai Melemahkan KPK?
UU KPK hasil revisi resmi mulai berlaku pada Kamis (17/10/2019) kemarin setelah ditetapkan DPR RI 30 hari lalu. Bagaimana fakta-faktanya?
-
Tunggu Penerbitan Perppu, Peneliti ICW: Ini Janji Jokowi sebelum Jadi Presiden
ICW masih menunggu penerbitan perppu karena masih memegang janji yang disampaikan Jokowi pada saat akan menjadi presiden tahun 2014.
-
Guru Besar FH Unsoed: Perppu Bukan Satu-satunya Solusi untuk KPK
Prof Hibnu Nugroho mengatakan bahwa solusi KPK saat ini bukan hanya Perppu tetapi juga bisa melalui judicial review atau legislative review.
-
Pengamat Nilai Revisi UU KPK Itu Juga Ada Baiknya
Namun, menurutnya, adanya aturan tersebut menjadi bukti keseriusan negara dalam menuntaskan masalah korupsi di negeri ini.
-
Resmi Diundangkan, UU KPK Dibubuhi Nomor 19 Tahun 2019
UU KPK itu sudah diundangkan di Lembar Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN) nomor 6409 yang diundangkan pada 17 Oktober 2019.
-
Perppu Dinilai Bukan Solusi Utama Penyelesaian Polemik UU KPK
Sebab ketika UU ini sudah berjalan dan dilihat bahwa ada kejanggalan maka dapat ditempuh jalur yang konstitusional yaitu Judicial Review.
-
Massa Mahasiswa Beri Spanduk Bergambar Karikatur Tikus dan Bersalaman dengan Polisi
Hanya saja, ketika ingin menyerahkan spanduk itu kepada polwan yang berjaga, petugas sempat enggan menerimanya
-
ICW Minta Partai Politik Tidak Intervensi Presiden Jokowi Terkait Perppu
Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ragu untuk menerbitkan Perppu KPK.
-
BW: Jokowi Boleh Saja Hanya Janji Terbitkan Perppu KPK, Tapi Hari Ini Bukan Berarti OTT Berhenti
Mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto (BW) angkat suara atas berlakunya Undang-Undang KPK hasil revisi.
-
Hasil Survei Parameter Politik Indonesia: Sebagian Besar Responden Minta Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Survei lembaga Parameter Politik Indonesia menyatakan sebagian besar responden meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu KPK.
-
ICW Sebut UU KPK Hasil Revisi Kerdilkan Agenda Pemberantasan Korupsi
Undang-undang Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) hasil revisi resmi berlaku hari ini, Kamis (17/10/2019).
-
Barisan Polisi Wanita Dikerahkan Hadang Massa Aksi Menuju Istana Merdeka
"Kita dapat lihat ibu-ibu polwan yang sudah cantik-cantik ini menyambut kita" ucap sang orator menanggapi hal tersebut
-
Massa Aksi Mahasiswa Membubarkan Diri, Mereka Berikan Ini Kepada Kepolisian
Mereka menyampaikan tuntutan agar Presiden Jokowi agar menerbitkan Perppu untuk UU KPK hasil revisi yang sudah mulai berlaku hari ini
-
Presiden Tak Tandatangani Revisi UU KPK, Ini Kata Arsul Sani
Namun demikian, ia mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang tidak mengeluarkan Perppu KPK.
-
Pengakuan Anggota BEM UNJ: Sempat Ditawari Uang agar Tak Gelar Unjuk Rasa soal Perppu KPK
"(Tawaran uang) minggu-minggu ini. Ketika ada isu mulai ada aksi di tanggal 20 Oktober 2019," tutur Abdul Basit
-
Arsul: KPK Tetap Boleh Menyadap Sebelum Dewan Pengawas KPK Terbentuk
Kesesatan informasi tersebut yakni adanya anggapan bahwa KPK tidak bisa lagi menyadap sebelum terbentuknya Dewan Pengawas KPK.
-
Waketum Gerindra Sebut Tak Kunjung Diterbitkannya Perppu KPK Buat Investor Malas Investasi
Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu menilai, sikap Jokowi yang belum menerbitkan Perppu akan membuat investor malas berinvestasi.
-
87 Ekonom Bikin Surat Terbuka, Ramai-ramai Minta Jokowi Batalkan Revisi UU KPK
Para ekonom tersebut juga telah melakukan telaah literatur terhadap dampak buruk korupsi.
-
Revisi UU KPK Berlaku Hari Ini, KPK Masih Bisa Lakukan OTT
Pasalnya, di UU terbaru, OTT dan penyadapan dilakukan atas izin dewan pengawas KPK.
-
Ada Kesalahan Typo, Koreksi UU KPK Hasil Revisi Harus Melalui Rapat Paripurna Ulang
Di antaranya, persoalan pada beleid pasal 29 ayat e, yang salah tulis '50 (empat puluh)'. Hal tersebut dinilai bisa menimbulkan salah interpretasi dan
-
UU KPK Mulai Berlaku Hari Ini, KPK Pastikan Bakal Tetap Tangkap Para Koruptor
Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan, KPK tetap bekerja seperti biasa dalam mencegah dan menindak korupsi.
-
UU KPK Berlaku Hari Ini, Gerindra Tunggu Sikap Presiden Jokowi
Pertama yakni melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), lalu Legislatif Revieuw, dan Judicial Review.
-
PKS Siap Dukung Penuh Jika Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Suhud Alynudin menyatakan, gelombang penolakan masyarakat terhadap UU KPK hasil revisi dinilainya sudah sangat besar.
-
Koordinator MAKI: UU KPK Hasil Revisi Belum Bisa Berlaku, Ini Alasannya
Menurut MAKI, tidak berlakunya revisi UU KPK berkenaan tidak terpenuhinya mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan
-
UU Hasil Revisi Berlaku, Bisakah KPK Tetap Jalankan Tugas Pemberantasan Korupsi?
Meskipun Presiden Joko Widodo belum menandatanganinya, UU KPK hasil revisi tetap berlaku.
-
Hari Ini, UU KPK Hasil Revisi Mulai Berlaku, Apa Kata Agus Rahardjo?
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah pasrah dengan akan berlakunya UU KPK hasil revisi.
-
Politisi PKS Ini Mengaku Sedih karena Merasa KPK Dilemahkan
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan revisi UU KPK merupakan pelemahan terhadap lembaga antirasuah.
-
Pakar Hukum Sebut Kewenangan SP3 dan Penyidik ASN Bisa Memperkuat KPK
Karena tidak ada kewenangan SP3, kondisi tersebut lanjut Azrie dapat mempersulit KPK dan juga tidak memberikan kepastian hukum bagi terdakwa
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved