Pendidikan GOTOPIK
Rancangan KUHP
-
Amnesty: Pengesahan KUHP Pukulan Mundur bagi Kemajuan yang Diraih Susah Payah 20 Tahun Lebih
Usman Hamid mengatakan pengesahan KUHP adalah pukulan mundur bagi kemajuan yang telah diraih susah payah oleh Indonesia.
-
Anggotanya WO saat Paripurna, Fraksi PKS: Kami Tolak Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP
Jazuli Juwaini bicara soal fraksinya disebut pada pembahasan sebelumnya menyetujui RKUHP, tapi dengan catatan.
-
RKUHP: Pawai, Unjuk Rasa, Demonstrasi Tanpa Izin Dipenjara 6 Bulan atau Denda Rp 10 Juta
RKUHP yang baru mengatur tentang penyelenggaran pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi yang termaktub dalam Pasal 256.
-
Dasco Soal Debat dengan Anggota Fraksi PKS: Bukan Catatan yang Disampaikan, Tapi Minta Cabut Pasal
Pengesahan KUHP sempat diwarnai debat panas antara Sufmi Dasco dengan anggota Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis yang berujung walk out oleh Iskan.
-
Amnesty International Indonesia Sebut KUHP yang Baru Merupakan Pukulan Mudur Terhadap HAM
Pengesahan KUHP baru tersebut antara lain membatasi kebebasan berkumpul, hingga melarang kritik terhadap presiden.
-
Tepis Kekhawatiran Dubes AS, Kemenkumham Sebut Pasal Moralitas UU KUHP Tak Mengancam Investor Asing
Pengaturan tindak pidana perzinaan dan kohabitasi dimaksudkan untuk menghormati lembaga perkawinan
-
Pakar Hukum Tata Negara: RKUHP Dari Awal Dipaksakan, Penundaan Sebelumnya Hanya Basa-basi
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari menilai pemerintah dari awal memaksakan mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
-
Pengesahan RKUHP Berujung Aksi Demo, Yasonna Laoly Ajak Masyarakat Lakukan Langkah Konstitusional
Menkumham Yasonna Laoly mengajak masyarakat untuk melakukan langkah konstitusional jika tak setuju dengan pengesahan RKUHP.
-
RKUHP Resmi Disahkan, Pakar Ungkap Deretan Pasal Bermasalah, Ada Living Law hingga Penodaan Agama
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti membeberkan deretan pasal bermasalah di RKUHP yang baru disahkan oleh DPR RI pada hari ini Selasa (6/12/2022)
-
KPK Belum Mau Respons Ihwal RKUHP yang Turunkan Hukuman Koruptor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum bisa berkomentar mengenai beberapa pasal yang meminimalisir hukuman terhadap para koruptor.
-
Soroti Jumlah Anggota DPR yang Hadiri Pengesahan RKUHP, Formappi: Hanya Anggap Pasal Main-main?
Peneliti Formappi Lucius Karus menyorot sedikitnya jumlah anggota DPR yang hadir saat pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
-
RKUHP Resmi Disahkan, Ada 4 Perbuatan Pencurian dengan Kekerasan yang Terancam 12 Tahun Penjara
DPR RI telah mengesahkan rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna ke-11 Selasa (6/12/2022).
-
Ternyata Fraksi PKS Sudah Tandatangani Draf RKUHP Tapi Buat Drama Seolah Menolak
Sikap fraksi PKS dalam pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi Undang-Undang tidak konsisten.
-
Skeptis KUHP Dibawa ke MK, BEM Unpad: Seperti UU Cipta Kerja dan UU KPK, Kami Tidak Akan Lupa
Ketua BEM Unpad 2022 Virdian Aurellio mengaku sangat skeptis apabila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digugat ke Mahkamah Konstitusi.
-
Profil Iskan Qolba Lubis, Legislator PKS yang Walk Out dari Pengesahan RKUHP, Hartanya Rp 14,3 M
Profil dan harta kekayaan Iskan Qolba Lubis, anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang berdebat dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad
-
Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Berbagai Dampak Dalam Pasal Perzinahan di KUHP
Koalisi masyarakat sipil kembali melancarkan aksi penolakannya terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru saja di sahkan
-
RKUHP Diketok, KontraS Takjub Pembentuk UU Sarankan JR Ke MK di Tengah Sejumlah Persoalan Etik
Ia heran mengapa para pembentuk undang-undang tersebut masih bisa berpikir optimistis atas kinerja MK di tengah adanya sejumlah persoalan etik
-
RKUHP Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Pembentuk UU Posisikan MK Seakan Keranjang Sampah
Bivitri Susanti menanggapi pernyataan para pembentuk undang-undang baik dari pemerintah maupun DPR yang menyarankan penolak KUHP menggugat ke MK
-
Pengesahan RKUHP Disorot Media Asing, Larangan Hubungan di Luar Nikah Jadi Headline
Pengesahan RKUHP Indonesia disorot media asing. The Guardian, BBC, dan Sky News sama-sama menekankan seputar larangan hubungan di luar nikah.
-
RKUHP Disahkan, Menkumham: Jika Ada Pasal Bermasalah, Publik Bisa Ajukan JR ke MK
setelah RKUHP disahkan menjadi Undang-Undang, maka mekanisme yang paling pas jika dipandang publik ada pasal bermasalah adalah lewat judicial review
-
Ketika Harapan Ketua BEM Unpad Jadi Pegawai Pemerintahan yang Baik Pupus Setelah RKUHP Disahkan
saya dulu punya keinginan untuk menjadi seorang government (pegawai pemerintahan) yang baik, itu jadi hilang harapan
-
Pimpinan DPR Belum Mau Temui Pendemo Yang Tolak Pengesahan KUHP
Pimpinan DPR RI untuk sementara waktu tidak akan menemui para demonstran yang menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)
-
RKUHP Resmi Disahkan, Pemerintah Punya Waktu 3 Tahun untuk Sosialisasi
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan setelah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan, efektif berlaku 3 tahu
-
Diwarnai Aksi Walk Out, DPR Sahkan RKUHP Jadi Undang-undang
Sebelum RKUHP disahkan menjadi UU, Rapat Paripurna diwarnai aksi walk out dari anggota fraksi PKS Iskan Qolba Lubis.
-
Sahkan RKUHP Jadi UU, Wakil Ketua DPR: Kalau Tidak Puas Bisa ke MK
Rapat paripurna DPR RI mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang (UU) pada Selasa (6/12/2022)
-
Fraksi Demokrat Dukung RKUHP Disahkan Tapi Jangan Sampai Kriminalisasi Hak Rakyat
Fraksi Demokrat mendukung penuh pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang.
-
Momen Arteria Dahlan Adu Mulut dengan Legislator PKS di Paripurna RKUHP: Apa? Diam Kamu!
Arteria Dahlan sempat adu mulut dengan Anggota Komisi VIII Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis.
-
Pakar Hukum Tata Negara: Banyak Pasal RKHUP Bertentangan dengan UUD 1945
Feri Amsari menilai banyak pasal pada Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
-
Fraksi PKS Interupsi hingga Walk Out saat Sidang Paripurna DPR terkait Pengesahan RKUHP
Iskan Qolba Lubis melakukan interupsi saat Sidang Paripurna terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
-
Ketua YLBHI Sebut RKUHP Jelas Mengganggu Kebebasan Berekspresi
Ketua YLBHI Muhamad Isnur mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa mengganggu kebebasan berekspresi.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved