TOPIK
Opini
-
Wacana otonomi daerah kembali menghangat karena persiapan pilkada serentak yang betul-betul menentukan kemajuan bangsa Indonesia.
-
Indonesia telah 70 tahun menempuh kemerdekaan, melawan banyak kesulitan dan ketidakmungkinan, halangan dan rintangan.
-
Sebenarnya penuangan kembali pasal-pasal itu semula bukan diajukan oleh pemerintahan Joko Widodo.
-
Opsi menunda pilkada hingga tahun 2017 kiranya perlu ditinjau kembali.
-
Usaha ini patut mendapat perhatian karena memperlihatkan dua segi kepentingan yang berbeda, tetapi berhubungan.
-
Semua mata menunggu dengan harap-harap cemas bagaimana muktamar kedua ormas keagamaan terbesar itu berjalan.
-
Sangat meyakinkan HW secara ideologis sangatlah patriotik dan nasionalistik.
-
PM Cameron menyebut, dari 255 juta penduduk Indonesia, ada sekitar 500 orang yang ikut Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS).
-
Sulit untuk membayangkan berapa banyak uang yang beredar menjelang dan pada waktu Pilkada.
-
Kesadaran ini tentu tidak muncul tiba-tiba, tapi melalui diskusi panjang dengan memperhatikan perkembangan NU, Islam Indonesia, dan dunia Islam.
-
Terdapat kesalahan mendasar dalam perpolitikan nasional. Akibatnya, tidak terbangunlah dasar-dasar manajemen untuk membangun Indonesia.
-
KPK pernah dipimpin seorang berlatar belakang polisi dan dalam masa jabatannya mantan Kepala Polri dijerat dengan tindak pidana korupsi.
-
Argumentasi yang sama juga berlaku bagi ketentuan jam malam bagi kaum hawa.
-
Penulis berpandangan nilai kurs ini akan naik karena persepsi atau trust dan keinginan BI untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi nilai valas.
-
Sejumlah kalangan mengkhawatirkan dana desa dikorupsi, yang dapat berujung pada terjeratnya banyak aparat desa.
-
Orang meraba dan menebak apa dan di mana kira-kira sumber penyebabnya.
-
Kalau diperhatikan dengan jernih, banyak energi politik terkuras untuk hal yang tak signifikan.
-
Profesi polisi adalah profesi yang mulia karena profesi ini memiliki fungsi dan tugas pokok yang memuliakan masyarakat.
-
"Anda akan menghancurkan Lockheed Company."
-
Bisa dikatakan, semua argumentasi yang telah diajukan untuk menolak dana aspirasi usulan DPR adalah valid.
-
Waktu itu Jokowi belum siapa-siapa. Ia "hanyalah" Wali Kota Solo yang kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta.
-
Pertanyaannya, mengapa dulu ditolak dan kini diterima?
-
Pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi keadaan ini? Bagaimana kita mengadakan koreksi untuk menjalankan pembaruan hukum?
-
Tak hanya publik yang tidak simpati dengan usulan dana aspirasi.
-
Seharusnya proses penentuan calon dilakukan secara demokratis.
-
Memang, dana program pembangunan itu sungguh aneh terdengarnya.
-
Dari penjelasan polisi dan kuasa hukum Margriet, kita tahu, proses adopsi Engeline tidak berjalan sempurna.
-
"Menolak secara santun lebih baik daripada memberi janji yang panjang dan banyak."
-
Sistem ini memungkinkan bagi publik untuk menilai apakah usulan itu sejalan dengan aspirasi konstituen atau tidak.
-
Sebentar lagi, bulan Desember 2015, akan dilaksanakan tahap pertama pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
