TOPIK
Omnibus Law
-
"Penundaan klaster ini tidak signifikan. Kedua sekedar memberikan permen lah kepada organiasasi buruh, kelompok buruh," ungkapnya.
-
melalui Omnibus Law dirancang aturan agar koperasi berkembang lebih cepat dan lebih dinamis beradaptasi dengan perkembangan zaman.
-
Tagar #GejayanMemanggilLagi Trending, Elemen Masyarakat Yogya Tolak Omnibus Law
-
Mahfud MD mengatakan sempat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Keamanan Laut
-
Seorang buruh dikeroyok oleh oknum buruh lainnya hingga giginya copot karena dipaksa untuk ikut demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja.
-
Ditanya soal draf Omnibus Law Kelautan sudah sejauh mana? Aan Kurnia menjawab masih dalam proses penyusunan draf
-
Melalui Omnibus Law, banyak kebijakan dan undang-undang (UU) terkait prosedur perizinan yang disederhanakan.
-
Omnibus Law yang disiapkan pemerintah diprediksi akan mendorong aktivitas ekonomi, termasuk sektor properti.
-
Pemerintah, jelas Anton, tidak punya banyak pilihan untuk menyelesaikan problem yang sangat kompleks tersebut.
-
TM Nurlif mengatakan, hal ini penting mendapatkan dukungan yang kuat dari seluruh stakeholders.
-
Undang-Undang ini harus berkualitas, jangan sampai nanti digugat dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi
-
KSPI paparkan 3 kekurangan dalam Omnibus Law terkait nasib buruh di Indonesia yang akan semakin memburuk dengan adanya peraturan baru tersebut
-
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan banyaknya kritik terhadap Omnibus Law justru merupakan hal yang positif
-
Refly Harun mengakui dirinya mendukung adanya Omnibus Law, namun kini ia curiga hal tersebut justru rawan disalahgunakan oleh Pemerintah Pusat
-
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad meminta Presiden dan DPR RI supaya melakukan kajian terlebih dahulu sebelum
-
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengingatkan pemerintah bahwa jangan sampai adanya omnibus law dapat menciptakan 'monster' baru kekuasaan
-
Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan pemerintah seharusnya tidak perlu repot-repot menyusun RUU Omnibus Law.
-
Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menuai penolakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
-
Dalam draf RUU Omnibus Law, pemerintah berencana mengubah skema pemberian uang penghargaan kepada pekerja yang terkena PHK.
-
Politikus Partai Gerindra itu enggan menanggapi adanya potensi pasal tersebut akan menciptakan kekuasaan yang otoriter.
-
Menko Polhukam, Mahfud MD menanggapi soal adanya pasal dalam draf omnibus law yang menyatakan pemerintah bisa ubah UU melalui PP
-
Ia mempertanyakan apakah pemerintah melibatkan akademisi dalam menyusun draft Omnibus Law.
-
Mahfud menegaskan bahwa undang-undang tidak bisa diganti lewat Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres).
-
Peraturan perundangan yang akan jadi induk beberapa sektor seperti perizinan, upah buruh, investasi dan UMKN, dianggap merugikan buruh.
-
Presiden (OPSI), Saeful Tavip membantah pernyataan SesMenko Perekonomian, Susiwijono Mugiarso soal RUU Omnibus Law Cipta Kerja
-
Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos menyampaikan kritikannya soal proses pembuatan omnibus law.
-
Ada sejumlah aturan yang menjadi kontroversi di kalangan buruh/pekerja di dalam RUU Cipta Lapangan Kerja.
-
Maruf mengatakan, stimulus berupa Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law sudah tepat untuk membuat industri properti kembali menanjak.
-
Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Saeful Tavip mengungkap sejumlah kerugian buruh akibat Omnibus Law.
-
Pada RUU ini setiap orang atau badan usaha yang terbukti telah mengakibatkan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan dapat dijerat dengan sank
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
