TOPIK
Kisruh PPP
-
Pengurus PPP hasil Muktamar Bandung memutuskan untuk menggelar Musyawarah Kerja Nasional pada Jumat (15/1/2016).
-
Romy gagal paham hukum.
-
Sementara SK kepengurusan DPP PPP versi Muktamar Jakarta yang diketuai Djan Faridz tidak disahkan
-
Pria yang akrab disapa Romy itu mengaku lebih memikirkan untuk membereskan internal partai berlambang ka'bah itu
-
Kalau ada yang mengatakan muktamar PPP kembali ke Bandung, saya tanya, dasar hukumnya apa?
-
Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan akan merangkul kepengurusan DPP PPP versi muktamar Jakarta
-
Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya Romahurmuziy mengklaim kepengurusan partai berlambang Ka'bah itu kembali ke Muktamar Bandung tahun 2011.
-
Sejak tanggal 7 Januari 2016, Lukman Hakim Saifudin akan menjalankan roda kekuasaan di Partai Persatuan Pembangunan.
-
Kementerian Hukum dan HAM membatalkan SK susunan kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan hasil muktamar Surabaya yang diketuai Romahurmuziy alia
-
Pencabutan SK kubu Romi itu dijanjikan pihak Kemenkumham selambat-lambatnya akan dilakukan pada 15 Januari 2015.
-
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu muktamar Jakarta Djan Faridz berharap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menghargai hukum dengan m
-
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Mukhtamar Jakarta Djan Faridz membuka pintu lebar kepada kubu Romahumuziy untuk bergabung dengan k
-
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly belum juga bersikap terkait kisruh kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
-
Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta mendatangi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
-
Menurut dia, 2/3 ketua dan sekretaris DPW PPP tidak hadir, termasuk juga sejumlah pengurus DPC tidak hadir.
-
Surat tersebut berisi lima poin, salah satunya mengenai adanya laporan keraguan keabsahan dan pemalsuan dokumen
-
Di sela-sela penyampaian kata sambutan itu, sejumlah kader PPP versi Djan Faridz sempat meminta baliho bergambar Romahurmuziy diturunkan.
-
"Saya tidak ingin ada konflik apalagi sampai bentrokan. PPP juga tidak pernah memecat Aswan Jaya," ujar Ketua DPW PPP kubu Romy, Yulizar.
-
Massa PPP Sumut kubu Djan Faridz dan kubu Romahurmuziy bertemu di kantor DPW PPP Sumatera Utara, Senin (28/12/2015).
-
Terlebih, Mahkamah Agung telah menetapkan kepengurusan PPP hasil mukhtamar Jakarta, pimpinan Djan Faridz sebagai kepengurusan yang sah.
-
Kepala Kantor Kemenkumham Wilayah I Sumatera Utara janji membawa aspirasi kader PPP ke Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly.
-
Ketua DPW PPP Sumatera Utara, Aswan Jaya, memastikan dualisme kepemimpinan di partai berlambang Kakbah sudah melebur jadi satu.
-
Menurut massa, dengan tidak disahkannya kepengurusan versi muktamar Jakarta, menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly dianggap mengangkangi hukum.
-
Ratusan massa DPW PPP Sumatera Utara mengancam melakukan aksi besar-besaran di kantor Kemenkum HAM di Jl Putri Hijau Medan.
-
Laporan diajukan oleh Imam Sayuti, Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Lubis Institute, Sabtu (26/12/2015).
-
Mayoritas peserta demonstrasi remaja tanggung dan ibu-ibu anggota Majelis Taklim.
-
Sudarto mengancam membawa massa yang lebih banyak dan menduduki gedung Kemenkumham di bilangan Kuningan, Jakarta.
-
Mereka disangkakan pasal 263 KUHP, soal pemalsuan surat.
-
Kedatangan dua politisi tersebut diduga kuat untuk mengamankan namanya tetap tercantum sebagai Wakil Ketua Umum DPP PPP kubu Djan Faridz.
-
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz ternyata mengalami perpecahan internal.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
