TOPIK
Hukum
-
DPP KAI Nilai KUHP Perlu Direvisi
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan memang bermasalah, lebih mengutamakan kepentingan kekuasaan.
-
KUHP Tidak Berlaku untuk Kegiatan Kemerdekaan Pers, Tapi Berpotensi Jadi Bom Sosial
Hak mengeritik tetap melekat pada pers dan tidak dapat dibungkam, termasuk melalui KUHP.
-
Deposito Milik Nasabah Rp 22 Miliar Lenyap, Lembaga Perkreditan Desa Terancam Diseret ke Hukum
Uang deposito para nasabah sebesar Rp 22 miliar di Lembaga Perkreditan Desa lenyap. Bandesa adat ikut sibuk menyelesaikan.
-
Sidang Putusan Sela Gugatan Antara Kontraktor Jakarta Garden City Terhadap JGC ke BANI
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur tunda sidang gugatan Erwin, kontraktor Jakarta Garden City (JGC) dengan nomor perkara 150/PDT, kepada JGC
-
BPI KPNPA Jabar Minta PLN Cairkan Dana PT Aryasada Untuk Uang Pengganti Kerugian Negara
Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA) Provinsi Jawa Barat
-
Lusiana Sanato Kewarganegaraan Ganda Memberi Manfaat Perlindungan WNI
Polemik kewarganegaraan ganda yang terjadi kepada mantan Menteri ESDM, Archandra Tahar, dan anggota Paskibraka
-
Hadi Poernomo Menjalani Sidang Perdana Praperadilan
Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo menjalani sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved