TOPIK
Hak Angket KPK
-
Pasalnya menurut Fahri, KPK sampai saat ini tidak mau dipanggil Pansus, dengan dalih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi.
-
"Jika sebagai check balances maka justru memperlihatkan bahwa rekomendasi ini menilai orang orang yang duduk di Komisi III DPR tidak mampu bekerja."
-
"Agar secara politik Presiden terikat dengan rekomendasi Pansus," ujar Erwin kepada Tribunnews.com, Kamis (1/2/2018).
-
"Jadi untuk apa lagi Lembaga Pengawas KPK?" Nanti tabrakan lagi," kata Febri.
-
"Dewan etik kan untuk masalah yang kalau ada pelanggaran masuknya ke etik. Beda dengan Dewas,"
-
"Ini lah kalau belum apa-apa DPR sudah dicurigai dulu, ya susah kita kerja."
-
"Kalau KPK tidak mau membenahi maka mereka tidak mau menghendaki pemberantasan korupsi lebih maju,"
-
"Rekomendasi itu tidak membuka data. Laporan keuangan itu domain BPK," tutur Bambang Soesatyo
-
"Tidak ada mengarah revisi UU, tidak waktunya, kapan lagi? Sudah berakhir, 10 sudah bagus, apalagi tambah, tidak, mesti realistis,"
-
"Silakan saja jika memang ada rencana tersebut," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, lewat pesan singkat, Senin (29/1/2018).
-
Bamsoet mengatakan pihaknya hanya mencoba berhubungan baik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) .
-
Yandri Susanto menyambut baik rencana partai Golkar yang akan menarik diri dari keanggotaan pansus angket KPK
-
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menyebutkan, Pansus Hak Angket KPK tengah menyusun rekomendasi akhir.
-
"Itu terbukti sekarang banyak partai yang sudah mulai menarik diri sehingga berarti bahwa memang pendapat partai Demokrat adalah betul,"
-
"Saya sejak awal, kami menolak adanya pansus KPK ini dan atas dasar kami tidak mengirimkan anggota kami,"
-
Penarikan posisi Bamsoet di Pansus Angket KPK tak akan digantikan oleh siapa pun dan dari fraksi manapun.
-
Menurutnya, Pansus Angket KPK harus segera melahirkan rekomendasi dan kesimpulan.
-
Anggota Fraksi PDIP Alex Indra Lukman berharap Fraksi Golkar tidak menarik diri dari keanggotaan Pansus Angket KPK untuk DPR.
-
Menurutnya, panitia yang dibentuk dengan tujuan mengawasi kinerja KPK selama 15 tahun berdiri ini, berakhir di masa sidang ini.
-
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, berniat menarik anggota Fraksi Golkar dari Pansus Angket KPK.
-
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengungkap keinginan Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk menghentikan Pansus Angket KPK.
-
Oleh karenanya dalam Pansus Angket DPR untuk KPK, Golkar mendorong Pansus angket untuk segera mengambil kesimpulan.
-
Apalagi menurut Pengamat politik dari Universitas Paramadina Djayadi Hanan, sebetulnya Pansus KPK sudah kurang populer dan kurang terdengar sekarang.
-
Munaslub dengan tagline menuju Golkar Bersih mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum
-
Namun, Masinton mengaku pertemuan tersebut hanya untuk menanyakan kesediaan Arief diperpanjang masa jabatannya.
-
Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa Pansus Angket meneruskan tugas-tugasnya melakukan penyelidikan terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .
-
"Tidak ada kaitannya dengan fenomena yang terjadi hari ini, karena ada tidaknya peristiwa hari ini, kami akan tetap melakukan pemanggilan tersebut,"
-
"Kalau ada yang dipanggil KPK, wajar juga dia tidak datang, dia aja tidak datang ketika dipanggil DPR.
-
Alasan lembaga pimpinan Agus Rahardjo ini karena legalitas Pansus DPR sedang di uji materi atau judical review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Pansus Angket KPK berencana akan menggelar pertemuan dengan fraksi-fraksi di DPR untuk melakukan konsultasi terkait tugas akhir Pansus.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
