TOPIK
Densus Tipikor
-
Wiranto tidak menjawab apakah wacana Densus Tipikor Polri tersebut sebuah inisiatif dari Kapolri atau tidak.
-
"Mereka memiliki peran sangat penting juga untuk peningkatan penegakan hukum di bidang korupsi," katanya.
-
Fahri mengatakan, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla tidak seharusnya beda pendapat.
-
Erwin melihat bahwa poin utama Wapres lebih anggaran Densus yang luar biasa, yakni Rp2,6 Triliun.
-
Dari total Rp 2,6 triliun, sekitar Rp 786 miliar diperuntukkan untuk menggaji 3.560 personel Densus Tipikor.
-
Menurut Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, sikap Presiden dan Wakil Presiden sedari awal tetaplah sama
-
Bagi ICW, Densus Tipikor bukanlah satu-satunya solusi mengatasi lemahnya penindakan kasus korupsi di Indonesia.
-
Ia merasa, sikap Wapres itu berbeda dengan sikap Istana. Karena itu, ia menganggap perbedaan sikap eksekutif tersebut tidak profesional.
-
Yasonna mengatakan, wacana pembentukan Densus Antikorupsi memang menuai polemik.
-
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh Polri belum diperlukan sekarang ini.
-
Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menjelaskan, DPR siap meloloskan anggaran untuk pengembangan unit berupa Densus Tipikor.
-
Menurutnya, Densus Tipikor dibentuk agar tidak ada monopoli pemberantasan korupsi pada satu lembaga.
-
Febri menjamin antara KPK dengan Densus Tipikor tidak akan ada tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaannya nanti.
-
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku tidak mempersoalkan jika Kejaksaan Agung tidak bersedia bergabung dalam Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi
-
Kejaksaan dan KPK akan menjadi lembaga mitra Densus Tipikor dalam memberantas korupsi.
-
"Itu yang mungkin harus kita pahami, ini complementary satu sama lain, musuhnya keenakan kalau kita semua berantem, iya dong," kata Saut.
-
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusulkan dua metode kerja Datasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor).
-
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengaku yakin, langkah Polri membentuk Densus Tipikor bisa memperkuat upaya pemberantas korupsi di berbagai tingkatan
-
Menurut dia, bila sinkronisasi dan koordinasi berjalan baik upaya pemberantasan korupsi bisa lebih cepat.
-
Polri diminta menjelaskan secara detail kepada masyarakat terkait pembentukan Densus Tipikor Polri senilai Rp 2,6 triliun.
-
"Kewenangan kepolisian tanpa pengawasan yang kuat, menimbulkan potensi kesewenang-wenangan," ucapnya.
-
Jaksa Agung M Prasetyo mengapresiasi upaya Polri membentuk Densus Tipikor, Jumat (14/10/2017).
-
Polri lah menurut Fahri yang cocok melakukan tugas itu karena Polri tersebar di seluruh Indonesia.
-
Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengaku tidak mempermasalahkan penolakan dari Kejaksaan Agung tersebut.
-
Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan soliditas internal kepolisian tidak akan terpengaruh dengan rencana pembentukan Densus Antikorupsi.
-
Tito merinci kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai yang jumlahnya 3.560 personel
-
Prasetyo mengaku tidak ingin menerobos aturan dengan mengirim jaksanya kepada Densus Antikorupsi.
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik rencana Polri yang ingin membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor).
-
Sistem seperti itu ingin diterapkan agar berkas perkara tak bolak balik antara Kepolisian-Kejaksaan seperti yang selama ini terjadi.
-
Tito mengaku sudah melakukan sejumlah langkah diantaranya membentuk struktur Densus Tipikor.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
